Bawaslu Tuban Serahkan Penindakan ASN yang Tak Netral KASN
Usai lakukan pemanggilan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban merekomendasikan Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (20/2/2024).
Category : Tag: Netral
Dugaan ASN Tak Netral
Ketua DPRD Tuban Minta ASN yang Dukung Caleg Ditindak Tegas
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang tak netral ditindak secara tegas, Senin (12/2/2024).
Ketua DPRD Tuban Ajak Semua Elemen Jaga Kualitas Pemilu
Pesta demokrasi yang semakin dekat, membuat semua pihak mematangkan segala keperluan pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 berlangsung.
Bawaslu akan Panggil Direktur RSUD Tuban Soal Dugaan Dukungan Caleg
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban akan panggil Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban Moh. Masyhudi, terkait dugaan dukungannya, kepada Calon Legislatif (Caleg) partai Golkar, Minggu (11/2/2024).
Diduga Direktur RSUD Tuban Tak Netral, Dukung Ibu dan Kakak Bupati Sebagai Caleg
Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban diduga tak netral karena dukung Calon Legislatif (Caleg), Minggu (11/2/2024).
Dugaan ASN Tuban Tak Netral Tersebar di Grup WA, Ini Kata Bawaslu
Beredar informasi terkait dugaan adanya perintah untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Tuban, agar memilih para caleg tertentu saat Pemilu 2024, Selasa (16/01/2024).
Netral di Era Keberpihakan
Dalam era dimana opini publik sering kali terbelah dan polarisasi politik semakin meningkat, menjadi tantangan tersendiri untuk tetap netral.
Pegawai Lapas Tuban Dilarang Jadi Tim Sukses di Pemilu 2024
Kepala Lapas Kelas IIB Tuban Siswarno tak mentolelir jika pegawainya ada yang tidak netral pada Pemilu 2024 mendatang. Setiap petugas diinta untuk berposisi menjadi individu dan bukan sebagai tim sukses.
Kepala Dinsos Ancam Sanksi Tegas Pendamping Program Sosial yang Tak Netral
Indikasi banyaknya pendamping program sosial, salah satunya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak netral, membuat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) angkat bicara.
Ada Indikasi Pendamping PKH Tidak Netral dalam Pilkada
Jelang pilkada 9 Desember nanti ada indikasi pendamping program keluarga harapan (PKH) tidak netral.