Banyak yang kaget juga melihat tanaman tembakau di tepi jalan raya Bojonegoro-Pakah, tepatnya di Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dibungkus kain menyerupai lampion di atasnya. Karena, ada tiang bambu untuk menyangga pembungkus tersebut untuk tetap tegak dan tidak membuat patah batang tembakau.
Ada yang berbeda saat melintas di Jalan Raya Bojonegoro-Pakah, tepatnya sekitar SPBU Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Di timur jalan, tampak kain dibentuk seperti lampion berjajar rapi. Ternyata, kain tersebut membungkus bunga tembakau yang sengaja dibuat untuk mengamankan benih dari hinggapan kumbang. Karena, saat budidaya benih tembakau, maka tidak boleh ada kumbang yang berpindah tempat dari bunga tanaman lain ke calon bibit.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Fraksi-PAN, Agus Maimun, berharap DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tuban ke depan lebih baik di tangan Agung Supriyanto.
Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU Kecamatan Semanding dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan menggelar kegiatan bertajuk "Gema Ramadan". Beberapa agenda yang dilaksanakan antara lain buka bersama, lomba kaligrafi, MTQ, dan olimpiade Aswaja.
Aktivitas lalu lintas di jalan raya penghubung antara Kecamatan Tuban dengan Kecamatan Merakurak cukup tinggi. Hanya saja, padatnya kendaraan yang melintas tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang dilalui.
Tambang batu gamping yang terdapat di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dianggap ilegal. Lantaran menyalahi Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2014, tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terancam hangus apabila keaktifan kurang dari 80 persen.
Menanggaapi isu perpanjangan kontrak pendamping desa, Menteri Desa melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid mengungkapkan, bahwa untuk perpanjangan kotrak pendamping desa harus melalui tes terlebih dahulu.
Respon pendamping desa terhadap kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) dilakukan dengan unjuk demonstransi. Pendamping desa eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta pada Selasa (12/4/2016) besok.
Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) yang menolak kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) lantaran adanya diskriminasi dan dikotomi atau membeda-medakan. Untuk itu, BNPD menyerukan tujuh pernyataan sikap Kemendes yang dianggap arogan.
