Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, memaksa masyarakat melakukan penyesuaian pada berbagai kegiatannya. Termasuk bangsa Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.
Mendagri RI Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat virtual di KPU dan Bawaslu Pusat menjelaskan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak kembali dimulai 15 Juni. Sedangkan kampanye dijadwalkan dimulai 25 September 2020, Sabtu (6/6/2020).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan saat ini tengah mengkaji perihal batasan umur bagi penyelenggara pemilu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait adanya kategori umur rentan.
DPRD Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna pertama di tengah pandemi Covid-19, Selasa (2/6/2020). Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka menyelesaikan pembahasan 8 Raperda yang terdiri dari 4 Raperda Inisiatif DPRD dan 4 Raperda dari Eksekutif.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni terbilang sangat konsen terhadap percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19.
Bupati Tuban, Fathul Huda selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten langsung memangkas dana belanja langsung tahun 2020 sekitar Rp60 miliar. Dana yang siap digunakan untuk menangkal virus tersebut, semula hanya disiapkan Rp15 miliar.
Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) Setiajit sampai merambah ke desa-desa dalam upaya memberantas penyebaran Covid-19.
Pemerintah terus berupaya menanggulangi wabah corona COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah menyediakan alat kesehatan bagi tenaga medis di rumah sakit yang menangani pasien corona.
Pemerintah Pusat, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKKP telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas penundaaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, pada Senin (30/3/2020).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walokota tahun 2020. Penundaan ini dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
