Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menggelar aksi demonstrasi dengan tema "Layanan Kesehatan Terlupakan" untuk menyoroti lemahnya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tuban, Selasa (23/7/2024).
Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, membuat sebuah Sistem Pelayanan Obat Terpadu (SPOT).
Yayasan Para Mitra (YPM) Kabupaten Tuban menggelar talkshow dengan tema “Sudah Saatnya Mewujudkan Layanan yang Inklusifâ€, dalam upaya mendorong terwujudnya sistem layanan kesehatan mata yang inklusif, komprehensif dan replikatif di Kabupaten Tuban pada Sabtu (16/07/2022).
Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 100.051 bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk dapat mengikuti pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35,81% masuk dalam kategori risiko tinggi (risti) dan lanjut usia.
Sejak tahun 2017 layanan kesehatan pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM) resmi dihentikan. Bagi masyarakat miskin yang tidak tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetap ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA).
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menunjang program kesehatan bagi masyarakatnya yang miskin. Salah satunya melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah atau KISDA bagi yang belum tercover KIS dari pemerintah pusat.
Bertempat di Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Dewan Pimpinan Kabupaten-Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK-SRMI) Tuban, menggelar diskusi publik dengan tema 'Akses Kesehatan Gratis Untuk Rakyat Miskin' bersama Anggota DPRD Tuban Komisi C Tri Astutik.
