Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Sejak tahun 2017 layanan kesehatan pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM) resmi dihentikan. Bagi masyarakat miskin yang tidak tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetap ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA).
Informasi yang berhasil dihimpun blokTuban.com menyebutkan, hingga saat ini, pemerintah telah meluncurkan 9.572 Kisda. Program tersebut untuk mendorong terciptanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyebutkan, setiap kartu oleh pemerintah dianggarkan Rp23.000 perbulan. Sehingga dari total semuanya, setiap bulan harus dianggarkan sekitar Rp220 juta lebih.
"Rp23.000 itu per bulan per orang, Pemkab membiayai terus sepanjang tahun sampai dia mampu," terang Plt. Kepala Dinas Kesehatan Tuban, Endah Nurul Komariyati kepada blokTuban.com.
Ditambahkan Endah, setiap bulan peserta Kisda bertambah kisaran 200 hingga 250 peserta. Praktis setiap bulan Pemkab harus menggelontorkan dana tambahan anggaran Kisda sebesar Rp4,6 juta hingga Rp5,75 juta.
"Jaminan kesehatan adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi salah satu hak masyarakat miskin," tandas pria ramah itu. [rof/rom]
