Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/11/2024) memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019—2024 sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021—2022.
Angka korupsi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di berbagai kalangan. Padahal sejatinya korupsi merupakan suatu bentuk kegiatan yang bisa merugikan banyak pihak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 secara daring, Jumat (9/12/2022). Bertajuk Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi, KPK berhasil mengamankan aset negara senilai kurang lebih 494,54 milyar.
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli sampai September 2022 mendapat dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bagi responden yang akan dihubungi oleh pihak Frontier sebagai mitra survei, akan mendapatkan pesan Whatsapp Blast / email.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI wilayah VI turun ke Kabupaten Tuban. Kedatangan tim ditemui Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.
Cipayung Plus Tuban menyayangkan DPR dalam akhir jabatannya mengesahkan UU KPK pada tanggal 17 September 2019, dan mengabaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dibutuhkan untuk perlindungan korban serta RUU Pesantren.
Ratus mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Tuban terdiri dari IMM, PMII, GMNI dan LMND bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban dan Forum Pengada Layanan (FPL), mengadakan aksi demi menggugat negara atas kondisi bangsa hari ini. Aksi digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban.
Ratusan Mahasiswa dan masyarakat Tuban, dari berbagai elemen organisasi di Bumi Wali, Selasa (24/9/2019) pagi, akan menggelar aksi terkait 6 tuntutan, di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Pasca ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, pada Senin (22/7/2019) kemarin. 50 calon anggota DPRD Kabupaten Tuban terpilih telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
.jpg)
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban mengingatkan tim suskes Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) saat masa tenang, mulai hari ini, Ahad (24/6/2018). Pihaknya akan memantau keberadaan APK dengan melibatkan pihak berwajib.
