Satu tersangka pencurian kayu di wilayah hutan petak 25c Perhutani KPH Parengan diamankan oleh Polres Tuban. Saat ini petugas masih memburu keberadaan pencuri lain dalam komplotan tersebut.
Tersangka pencurian kayu di hutan Singgahan kini baru dijerat pasal penganiayaan berat oleh polisi. Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Rianto mengatakan bahwa satuannya belum menerima laporan kehilangan kayu dari Perhutani.
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan menyelenggarakan sosialisasi mengenai penyaluran subsidi pupuk untuk petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Hijau Lestari di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
Memasuki musim kemarau seperti saat ini, sudah ada tiga titik hutan yang mengalami kebakaran di Kabupaten Tuban. Total luasan hutan di Tuban sekitar 28.000 hektar dengan dominasi hutan jati.
Pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) melibatkan kepolisian dalam hal peningkatan perlindungan kawasan hutan. Total ada tujuh KPH yang menandatangai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Polres Bojonegoro.
Perhutani KPH Tuban mengungkap kasus penebangan liar dengan modus penanaman porang di wilayahnya yaitu Kabupaten Gresik. Kejadian tersebut bermula saat KRPH Panceng dan Anggota Polhutmob KPH Tuban melaksanakan Patroli Hutan pada 9 September 2022.
Administrator Perhutani KPH Tuban, Miswanto berencana menebar satu ton benih tanaman berakar keras di tepian sungai di Kabupaten Tuban. Upaya tersebut untuk menekan potensi longsor lahan di sekitar sungai saat musim hujan tiba.
Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Perum Perhutani KPH Tuban bersama Dandim 0811 melaksanakan MoU dan penanaman bersama di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Senin (06/12/2021).
Awal bulan Januari 2020, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tuban merilis data tambang legal atau berijin milik perorangan atau perusahaan sebanyak 36 titik. Dari puluhan pemegang ijin tersebut, diketahui hanya 29 pengusaha yang rajin membayar upeti/pajak ke daerah di tahun 2019.
Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan kebijakan pemangkasan atau penghapusan ribuan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di awal tahun 2021
