Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Gapura dan LSM Lingkungan hidup, melaporkan Hotel Resor Tuban Tropis kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, karena dinilai telah melakukan pencemaran lingkungan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menyampaikan, bahwa hotel yang sudah habis masa izin operasionalnya harus segera memperpanjang izin lanjutan. Karena, jika mengacu pada prosedur, setelah izin operasional sudah habis maka harus diperpanjang kembali izinnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Perekonmian dan Pariwisata (Disperpar) berharap positif terkait pendirian lima hotel baru di Tuban. Berdirinya hotel tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan pariwisata dan pendapatan masyarakat.
Kabupaten Tuban yang digadang-gadang menuju kota industri tidak pelak menimbulkan persaingan dalam hal bisnis, salah satunya di bidang jasa penginapan atau perhotelan. Terbukti, informasi yang diterima blokTuban.com, terdapat lima hotel berbintang akan ikut meramaikan jasa penginapan di Bumi Wali.
Pembangunan lima hotel kelas bintang di Kabupaten Tuban tengah dalam tahap perizinan. Menanggapi perihal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tuban, Sudarmaji mengatakan, bahwa tidak akan timbul permasalahan antar sesama pelaku bisnis jasa penginapan tersebut.
Semua hotel yang telah habis masa izin operasionalnya harus melakukan perpanjangan izin kembali, meskipun hotel tersebut merupakan milik daripada orang nomer satu di Kabupaten Tuban.
Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban menaggapi adanya rencana hotel baru berbintang yang akan didirikan di Bumi Wali.
Empat karaoke di Kabupaten Tuban terkendala masalah perizinan. Sebab, keempatnya ditengarai telah habis masa izinnya sehingga harus diperpanjang untuk mentaati aturan yang sudah menjadi ketentuan.
Hotel di Kabupaten Tuban yang telah habis masa izinnya akan diberi peringatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal itu dilakukan agar pemilik hotel segera mengurus izin perpanjangan, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menindak tegas hotel yang terbukti tidak memiliki izin operasional. Hal itu diungkapkan setelah menanggapi adanya temuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) terkait adanya indikasi salah satu hotel yang tidak berizin.
