Tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta orang kini dapat benafas lega. Setelah Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan, maka tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal (PHK).
Nasib guru tidak tetap (honorer) di Kabupaten Tuban kian miris. Lantaran dari 751 kebutuhan formasi guru di Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hanya dapat mengusulkan 332 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi guru.
Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah membuka kesempatan kembali seluas luasnya kepada tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Merujuk surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022, penghapusan tenaga honorer akan dimulai pada 28 November 2023.
Sebanyak 1.000 tenaga honorer lebih di lingkup Kabupaten Tuban saat ini ketar ketir, setelah adanya kabar penghapusan honorer mulai 28 November 2023 mendatang. Honorer tersebut akan diganti oleh tenaga alih daya atau yang sering disebut outsorching.
Kabar penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023 mulai riuh di Kabupaten Tuban. Resikonya jika kebijakan tersebut dilaksanakan, maka ada 1.000 lebih tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Tuban bakal kehilangan pekerjaannya.
Tanggapi keluh kesah salah satu guru honorer di Media Sosial (medsos), Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berharap para guru bisa sabar dan dinas mohon pengertiannya.
Bupati Tuban, Fathul Huda kembali menjanjikan gaji kepada honorer atau non PNS setara Upah Minimum Regional (UMK) di akhir jabatannya pada 2021. Untuk saat ini gaji honorer baru Rp1,6 juta per bulan, Minggu (9/2/2020).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini sedang getol mengumpulkan data tenaga honorer yang belum linier antara studi dan pekerjaannya. Investarisir masalah ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan saat ini semua instansi pemerintah sudah tidak bisa lagi membuka lowongan untuk tenaga kerja honorer (TH).
