Realisasi penerimaan daerah dari sumber bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Tuban pada tri wulan ke tiga 2017 ini sangat mengejutkan. Untuk minyak bumi ditargetkan Rp13.023.361.000, tapi realisasinya per bulan Oktober sudah mencapai Rp14.679.205.165 atau teralampaui 112,7 persen.
Pemerintah Kabupaten Tuban, telah menerima anggaran yang tidak sedikit dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah pusat.
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), nomor 28 tahun 2016.
Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Tembakau di Kabupaten Tuban ditentukan sebesar 50 persen, dana tersebut diperuntukan untuk pendanaan kegiatan seputar pertanian tembakau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengusut Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang belum cair.
Target pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun 2016 ternyata terendah dibanding dua tahun terakhir. Penurunan target ini, diperkirakan karena harga minyak mentah dunia yang terus anjlok.
Sampai detik ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum mendapatkan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari Pemerintah Pusat untuk Tri Wulan keempat di tahun 2015.
