Dugaan Penyelewengan BPNT
Selewengkan Bansos, Bupati Tak Segan Copot Pamong Desa
Terkait penyaluran bantuan sosial, kepala desa dan perangkatnya bersama pemerintah kecamatan dapatnya mendata warga yang belum menerima.
Terkait penyaluran bantuan sosial, kepala desa dan perangkatnya bersama pemerintah kecamatan dapatnya mendata warga yang belum menerima.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) di Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang merasa tidak mendapatkan haknya selama kurang lebih 2 tahun mendatangi Mapolres setempat, Kamis (18/6/2020).
Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tuban mencatat ada penambahan sebanyak 13.442 Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) baru bagi penerima program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dari Kemenetrian Sosial (Kemensos) dimasa Pandemi Covid-19.
Beras bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban kembali viral di media sosial, karena kondisinya berulat dan berkutu.Â
Kasus penemuan fakta lapangan terkait barang pasokan untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Tuban berbuntut. Dua pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang membeber di media kualitas barang BPNT yang buruk, dipanggil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Senin (18/5/2020).
PC PMII, DPC GMNI dan HMI Cabang Tuban angkat bicara terkait problematika penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tuban.
Sebanyak 3.070 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hari ini Sabtu (16/5/2020) serentak mencairkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Jawa Timur senilai Rp100.000 di masing-masing agen kelurahan kecamatan.Â
Mulai bulan Maret ini sampai Agustus 2020, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) naik menjadi Rp200 ribu.
Bupati Tuban Fathul Huda menyatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus diterima seluruh masyarakat miskin, baik bersumber dari pusat maupun daerah. Karenanya, Pemdes bersama stakeholder terkait harus mendata masyarakat miskin yang belum menerima.