Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Beras bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban kembali viral di media sosial, karena kondisinya berulat dan berkutu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Miyadi geram dan meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk membenahi dan evaluasi internal.
"Jika tidak ada pembenahan, DPRD akan bertindak tegas. Akan kami panggil semua rantai distribusi dan dimintai keterangan satu per satu. Setelah itu, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi," terangnya.
Jeleknya kualitas beras BPNT, lanjut Miyadi disebabkan panjangnya rantai distribusi. Akhirnya untuk mendapat banyak, kualitas beras ditekan di bawah standar dari pemerintah.
Jika kualitas beras BPNT ini ingin kualitasnya bagus, maka harus diputus mata rantai panjang tersebut. Ada lima rantai distribusi hingga beras diterima konsumen atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mulai dari penyedia barang, koordinator wilayah, suppliyer, agen, baru ke konsumen.
"Belum lagi rantai yang tidak terlihat masing-masing juga ingin dapat untung banyak," terangnya.
Menyikapi permintaan evaluasi beras BPNT dari DPRD, Plt. Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tuban, Joko Sarwono mengatakan, akan menindaklanjuti arahan tersebut.
"Saat ini kami masih menyusun SOP penyaluran beras," sambungnya.
Sementara itu, praktik di lapangan jika ada temuan beras yang kualitasnya buruk agen langsung mengganti dengan yang lebih baik. [ali/rom]
