Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban mengungkap sejumlah potensi kerawanan dalam distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang meliputi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Bawaslu Tuban menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas seorang kepala desa di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Hukum Paslon 01, Riyadi-Wafi Abdul Rosyid.
Kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan Lurah Baturetno, Kecamatan Tuban, Arif Sujatmiko, kini memasuki tahap baru.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban, Sutrisno Puji Utomo, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan penelusuran terkait dugaan ketidaknetralan seorang kepala desa di Kecamatan Singgahan dalam kampanye pemilihan kepala daerah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban memanggil Lurah Baturetno, Kecamatan Tuban, Arif Sujatmiko, pada Rabu (6/11/2024), untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada.
Dua kasus yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban, sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan telah diputuskan hasilnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban melakukan klarifikasi kepada satu perangkat desa di Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Jumat sore (25/10/2024).
Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Saiful Anwar dan Agus Umar Faruq, menghadiri undangan klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (25/10/2025) pagi.
Proses penelusuran dugaan politisasi Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kabupaten Tuban terus berlanjut di tengah masa kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memulai langkah-langkah klarifikasi dengan memanggil beberapa pihak terkait.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban telah menerbitkan register dugaan tindak pidana terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) tahap II tahun 2024.
