Upaya program pemerintah pusat dalam mensejahterakan kalangan nelayan dengan menerbitkan kartu nelayan menjadi angin segar bagi para nelayan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan verifikasi data perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin.
Bantuan pemerintah pusat untuk kalangan nelayan, berupa kartu nelayan. Yang berfungsi layaknya jaminan bagi nelayan. Kendati demikian, di Tuban masih belum rampung pembuatannya.
Pendaftaran anggota Polri telah dibuka, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh putra-putri terbaik di Kabupaten Tuban untuk menjadi bergabung di Korps Bhayangkara.
Pemerintah diminta memberikan solusi kepada masyarakat nelayan terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Alat tangkap nelayan jenis cantrang ini, merupakan beberapa jenis alat tangkap nelayan yang dilarang di Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Sementara batas penggunaan alat cantrang jenis ini adalah pada bulan 9 Desember 2016 mendatang.
<span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">A</span></span>lat tangkap nelayan jenis cantrang dan pukat hela, merupakan beberapa jenis alat tangkap nelayan yang dilarang di Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban berencana membidik program kesehatan untuk warga-warga yang ada di ring 1 PT Semen Indonesia, Tbk.
Seorang nelayan bernama Yani, warga Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terapung di laut lepas selama dua hari, setelah mesin perahu yang dia tumpangi mengalami kerusakan.
‎Suasana tapaan atau lokasi bertapa Mbah Endangsari atau Mbah Andong di puncak Atas Kayangan Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Kamis (7/4/2016) cukup meriah. Sebab, warga desa tengah menggelar sedekah bumi. Tampak, seorang warga sedang memanjatkan doa di lokasi tapaan.
Nelayan memang sangat membutuhkan payung hukum untuk menjamin kesejahteraannya dalam bekerja. Sebab dengan bekerja di laut ancaman seringkali mengintai sewaktu-waktu, sehingga tak heran terkadang kecelakaan lautpun terjadi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memperbaiki layanan kesehatan. Bidang ini, merupakan salah satu hal yang paling disoroti wakil rakyat, dan direkomendasikan di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2015.
