Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan mempeketat pengawasan perdagangan aset kripto. Pengawasan tersebut untuk memberikan kepastian hukum, agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan.
Pemilik aset Jembatan Glendeng penghubung Kabupaten Tuban dan Bojonegoro ternyata belum jelas atau tidak bertuan. Setelah di cek di buku administrasi, jembatan sepanjang 300 meter itu tidak tercatat sebagai aset Kabupaten Tuban, Bojonegoro, maupun Provinsi Jawa Timur.
Pandemi Covid-19 yang kini sedang dihadapi oleh dunia memang membawa dampak yang cukup signifikan. Efek terbesar yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah ekonomi yang semakin menurun.
Untuk menuntaskan masalah pajak daerah di Kabupaten Tuban yang dalam penarikannya cukup sulit, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban memilih untuk memperpanjang kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban tahun 2021.
Menyongsong program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dua buah kamera telah terpasang di Kabupaten Tuban. Titiknya ada di Patung Letda Soecipto dan depan Rest Area Jalan RE Martadinata Tuban.
PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field menangani semburan gas yang muncul di sumur air di Desa Ngraho, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) menjadi 95,5 persen dari 70 persen saat ini. Keputusan pemerintah untuk mengambil alih mayoritas saham Tuban Petro yaitu untuk menyelesaikan kendala yang saat ini membelit perseroan yaitu masalah piutang.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau yang sering disebut eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Jatirogo mendesak pemerintah guna membuat regulasi pengamanan aset PNPM. Landasan hukum tersebut dibuat, agar aset berupa fisik, ekonomi, dan kelembagaan eks-PNPM tetap lestari dan berkembang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menyatakan, pengelolaan barang milik daerah belum optimal, bahkan belum cukup serius. Utamanya, dalam proses pencatatan dan inventarisasi belum berjalan dengan baik.
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 'Daya Mandiri' Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban menyelenggarakan pertanggung jawaban Laporan Tahunan Dana Perguliran SPP/UEP Tahun Anggaran 2016.