Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) menjadi 95,5 persen dari 70 persen saat ini. Keputusan pemerintah untuk mengambil alih mayoritas saham Tuban Petro yaitu untuk menyelesaikan kendala yang saat ini membelit perseroan yaitu masalah piutang.
"Sekarang sudah 70 persen tapi dengan konversi utang pokok itu, saham pemerintah bertambah banyak," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tuban Petrochemical Industries di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Adapun konversi saham ini dilakukan melalui surat utang jangka panjang perusahaan (Multi Years Bond/MYB). Isa pun optimistis konversi saham menjadi mayoritas tersebut selesai pada tahun ini sesuai dengan amanat Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
"InsyaAllah (tahun ini). Kan kalau ada Undang-Undang berusaha mematuhi sekuat tenaga," katanya dilansir dari Kumparan.
Direktur Utama Tuban Petro Sukriyanto merinci soal kepemilikan saham mayoritas pemerintah yang nantinya menjadi sebesar 95,9 persen. Dengan kepemilikan saham pemerintah menjadi mayoritas, utang Tuban Petro akan terkikis menjadi Rp700 miliar dari saat ini Rp3,3 triliun.
"Utang itu menjadi sekitar Rp700 miliar dari sekarang Rp3,3 triliun," terangnya.
Tuban Petro memiliki anak perusahaan yaitu PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Dengan permasalahan utang yang membelit Tuban Petro, menyebabkan kilang milik TPPI tidak produktif. Dengan demikian, pemerintah ingin mengembalikan produktivitas kilang milik TPPI untuk meningkatkan industri petrokimia di Indonesia. [ali/rom]
.JPG)
.jpg)
