Terkait dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dalam hal ini adalah penempatan tugas Sekretaris Desa (Sekdes) PNS di kecamatan. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, menanggapinya dengan mengembalikan mekanisme kebijakan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang dalam hal ini adalah Bupati Tuban H. Fathul Huda.
Dari agenda audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban memohon agar ada pemberian tunjangan khusus kepada perangkat desa yang tidak ada bengkok.
Pucuk pimpinan Persatuan Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahmad Wayudi mengaku keberatan nama organisasinya dicatut dalam tulisan berjudul "Penarikan Sekdes PNS dan Cacat Hukum Perbup" yang dikirimkan ke blokTuban.com dan terbit pada Sabtu (2/9/2017) kemarin.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (DPMD dan KB) Tuban memberi penyuluhan penggunan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada ratusan perangkat dan kepala desa se-Kecamatan Singgahan, Selasa (29/8/2017).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tuban mendatangi ahli waris peserta asuransi yang meninggal karena sakit. Kehadirannya, Selasa (29/8/2017) siang tadi, bermaksud untuk ikut berbela sungkawa sekaligus menyampaikan formulir pencairan dana santunan kepada salah satu peserta dari unsur perangkat desa.
Lima dari sebelas desa di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban saat ini tidak memiliki Sekretaris Desa (Sekdes). Meskipun jabatan Sekdes itu sangat penting dalam Pemerintahan Desa, namun kekosongan jabatan Sekdes di Kecamatan Grabagan tidak begitu menghambat pelayanan desa kepada masyarakat.
Dari 17 desa yang berada di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdapat sembilan desa yang posisi jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) kosong. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kerek, Arifin, Kamis (30/3/2017).
.jpg)
Kepala Desa (Kades) Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Mashuri memberi sanksi teguran tertulis kepada perangkatnya yang berinisial AM (33). Perangkat desa dimaksud, diduga telah melakukan tindakan dugaan perselingkuhan dengan pria lain. Padahal, AM saat ini statusnya masih memiliki suami secara sah.
Gejolak di masyarakat lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh perangkat di salah satu desa di Kecamatan Singgahan menyita perhatian pemerintah kecamatan setempat. Kasi Pemerintahan Kecamatan Singgahan, Much. Muslich kepada blokTuban.com mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari kepala desa adanya informasi yang dilakukan salah satu perangkat desanya yang melakukan perbuatan asusila dengan mengunggah gambar atau foto bersama kekasih gelapnya di media sosial (Medsos) Facebook.
.jpg)
Kinerja perangkat desa akan dievaluasi dengan adanya peningkatan anggaran baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di tahun 2016. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur.
