Darah seni yang mengalir pada tubuh Putra Hadi Mulyo berhasil membuat harum nama Kabupaten Tuban. Bagaimana tidak, seluruh karya yang telah dibuat dari kelihaian tangannya tersebut, sudah melalang buana ke sejumlah daerah.
Kementrian Agama (Kemenag) RI telah memastikan biaya kenaikan perjalanan ibadah haji (Bipih) di tahun 2023 menjadi Rp 49.812.700 dari usulan awal sebesar Rp 69.193.733,60. Sementara Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2023 ditetapkan sebesar Rp 90.050.637,26 atau turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp 98.893.909.
Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menegaskan informasi masa tinggal jemaah haji reguler Malaysia hanya 25 hari adalah keliru dan menyesatkan.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) GHoPO Tuban bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pemantapan bimbingan manasik haji bagi Calon Jamaah Haji (CJH), khususnya di wilayah Kabupaten Tuban.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Ahmad Munir menegaskan, karena ada kenaikan perjalanan ibadah haji, maka CJH tahun 2023 juga dikenakan biaya tambahan pelunasan sebesar sekitar Rp 9 juta.
Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler.
Nampak ramai, ratusan guru Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengikuti workshop kerajinan anyaman bambu di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Sabtu (11/02/2023).
Dalang Yanto sapaan akrabnya selain berkesenian menggelar pertunjukan wayang kulit ternyata disela-sela kesibukannya ia juga memiliki sebuah hobi membuat wayang. Bahkan kecintaannya dengan membuat wayang sudah ada sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
Kabar usulan kenaikan biaya keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) hingga Rp69 juta, yang santer terdengar belakangan ini. Rupanya turut menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban.
Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Kabupaten Tuban dinilai tidak memenuhi prinsip profesionalitas, kompetensi, kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabel sebagai pelayan publik. Merespon hal itu, Kepala kantor kementerian agama (Kakankemanag) Kabupaten Tuban, Munir buka suara dan mengklarifikasinya.
