Angka kemisikinan merupakan suatu potret kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat. Sebab, suatu daerah dikatakan sejahtera dan tidaknya karena hasil daripada survei yang telah dilakukan lembaga atau kelompok, namun tidak mudah untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan yang ada di tiap kecamatan Se Kabupaten Tuban. Karena secara fakta, Badan Pusat Statistik (BPS) memang tidak pernah melakukan survei atau sensus terkait tingkat kemiskinan di setiap kecamatan.
Tahun 2017, akan menjadi awal bagi seluruh sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karena, pada tahun tersebut seluruh proses administrasi akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No 32/2004.
Penyebaran listrik bersubsidi, sejauh ini diketahui belum tepat sasaran. Kendati demikian, pihak PT PLN Rayon Tuban tidak dapat melakukan tindakan apapun.
Bupati Tuban, Fathul Huda, meminta agar dana Coorporate Social Responsibility (CSR) yang didapat dari perusahaan, termasuk PT Semen Indonesia, Tbk, difokuskankan untuk program-program pemberdayaan masyarakat.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban meminta kepada masyarakat lebih berhati-hati apabila menemui adanya informasi mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.
Proses pengisian perangkat desa memang kerap kali mengundang sejumlah tanya, karena saat pergantian kepala desa pasti selalu ada kesenjangan yang terjadi antara kepala desa baru dengan perangkat yang lama, dan pengalaman kepala desa yang baru terpilih akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam memimpin desanya.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tuban, tinggal menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup). Sebab, untuk Perda sudah ditetapkan dan telah diundangkan.
Sejumlah aliansi pergerakan perempuan berharap tidak ada lagi tindak anarkis aparat kepolisian dalam mengawal aksi aktivis. Terutama terhadap aktivis perempuan yang juga kerap melakukan aksi atau unjuk suara.
Sejumlah aliansi gerakan perempuan Tuban bersama Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Kepolisian Resor (Polres) Tuban duduk satu meja, Kamis (17/3/2016). Pertemuan ini dilakukan untuk menanggapi laporan aliansi perempuan terhadap tindak anarkis aparat kepolisian.
Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tuban menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Sekaligus menjadi panutan penyampaian SPT di kalangan aparatur sipil di tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
