Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tuban meminta setiap desa di 20 kecamatan menyusun rencana pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing. Tujuannya untuk mencapai indakator peningkatan perekonomian berbasis potensi desa.
Selama ini, pihak Bulog sudah melakukan langkah antisipasi untuk mengatasi ancaman hama pada beras yang disimpan pada Gudang Bulog.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memberikan Pembinaan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Tuban, Rabu (22/2/2017).
Pembangunan trotoar sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer kanan kiri jalan atau sekitar 3 kilometer di Kecamatan Kerek. Menjadi salah satu bahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2017 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2018.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, H. Sa’dun Naim minta masing-masing desa mengusulkan prioritas peningkatan ekonomi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Senori tahun 2017.
Kampung bersih merupakan idaman bagi setiap orang. Dengan suasana asri, maka akan membuat setiap orang yang menapakkan kakinya di kampung tersebut akan merasa nyaman. Seperti halnya dua kampung di Kecamatan Tuban, yakni Kelurahan Baturetno dan Sukolilo.
Pemerintah Kabupaten Tuban saat ini telah memproritaskan tiga tempat bangunan yang rusak akibat terdampak bencana alam.
Perum Bulog Sub Divre Wilayah III Bojonegoro tengah menyusun langkah penyerapan beras di musim panen kali ini. Untuk melakukan penyerapan beras pada 2017, Bulog bersinergi dengan TNI dan mitra kerja dalam upaya menghimpun beras.
Kapolres Tuban, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fadly Samad mengatakan, pihaknya akan mempermudah proses pemberian izin kegiatan yang bersifat umum, baik musik, pengajian dan kegiatan lainnya yang bersifat positif.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur mulai perhatikan suburnya usaha Pertamini atau SPBU mini di 20 kecamatan. Alasannnya, usaha Pertamini dinilai belum memiliki payung hukum sehingga perlu didata kemudian ditertibkan.
