Reporter : Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) pada Selasa (19/11) di ruang Rapat Sujono Putro, Setda Kabupaten Tuban.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, dan dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan perusahaan, serta serikat pekerja di Kabupaten Tuban.
LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah terkait ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja atau serikat buruh.
Dalam Rakor ini, fokus utama adalah menyusun dan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tuban untuk tahun 2025.
Pjs Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, menekankan pentingnya penyusunan dan penetapan UMK yang mempertimbangkan berbagai aspek.
Ia menyatakan bahwa proses diskusi harus mampu mengakomodir perspektif dari pihak perusahaan maupun serikat pekerja.
“Penyusunan dan penetapan UMK harus mengedepankan asas keadilan dan memberikan keuntungan bagi semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung Subagyo juga menekankan agar pembahasan UMK dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan sektoral.
“Yang terpenting adalah kemampuan mengakomodir semua kepentingan,” tambahnya.
Penyusunan UMK juga mengikuti regulasi ketenagakerjaan terbaru yang berlaku.
Pjs Bupati Tuban juga mengingatkan bahwa penyusunan dan penetapan UMK perlu memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama mengingat proses ini berlangsung bersamaan dengan Pilkada Serentak.
“Karenanya, pembahasan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” jelasnya.
Agung Subagyo yang juga merupakan Kepala Bakorwil Bojonegoro, berharap UMK yang ditetapkan nantinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tuban pada tahun 2025. [Rof/Ali]
