blokTuban.com - Cek Fakta
Berita
Masifnya penyebaran informasi hoaks menjadi anomali di era digital saat ini. Penyebaran hoaks sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui berbagai platform media sosial, grup WhatsApp, dan situs online.
Data menunjukkan, jumlah kasus hoaks yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI tidak kurang 9.546 hoaks.
Hoaks ini beredar di berbagai platform media sosial dalam tiga tahun, mulai Agustus 2018 hingga awal tahun 2022 lalu.
Informasi hoaks menyasar semua kalangan, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene merupakan kaum terdidik.
Hoaks di kalangan ASN biasanya beredar pada momentum proses seleksi CPNS atau seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bahkan dalam beberapa kasus hoaks rekrutmen CPNS atau PPPK berujung penipuan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB) H Muhammad Nasir mengungkap, pihaknya pernah menangani kasus penipuan dengan korban seorang ASN honorer.
Si korban tiba-tiba datang ke kantor BKD karena mendapat undangan penerimaan SK pengangkatan dari oknum yang menipunya. Padahal saat itu tidak ada penerimaan pegawai.
”Rupanya dia ditipu oleh oknum, dia diminta datang mengambil SK ke kantor BKD setelah memberi uang, padahal kami tidak membuka rekrutmen,” ungkap Muhammad Nasir.
Si korban sangat kaget dan mengalami setres berat setelah menyadari dirinya ditupu hingga puluhan juta. Terlebih korban menjual harta bendanya untuk membayar oknum tersebut.
Selain itu, belum lama ini juga beredar hoaks berupa pesan berantai berisi informasi pengangkatan tenaga honorer perawat dan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes di lingkungan Provinsi NTB.
Pesan tersebut menyebut, tenaga honorer guru dan perawat diarahkan menghubungi nomor 082213251212 yang diklaim milik Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Muhammad Nasir.
Informasi tersebut langsung dibantah Pemprov NTB karena tidak benar.
Tim BKD Provinsi NTB pun melacak pemilik nomor tersebut.
Diketahui oknum yang menyebarkan berita hoaks teridentifikasi berada di daerah Sulawesi.
Mengapa Hoaks Mudah Beredar di Kalangan ASN?
Ketatnya persaingan seleksi CPNS maupun PPPK kerap membuat sebagian peserta ingin mencari jalan pintas untuk bisa lolos tes.
Celah ini dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan hoaks untuk membuat resah, bahkan dijadikan modus penipuan.
Informasi hoaks biasanya mudah tersebar di kalangan ASN yang berstatus honorer.
Sebab setelah bertahun-tahun mengabdi mereka menunggu kepastian untuk diangkat statusnya menjadi PPPK.
PPPK merupakan solusi bagi para honorer agar mendapat pengakuan yang sama dengan ASN berstatus PNS.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
PPPK diberikan gaji sesuai golongan dan masa kerja. Hampir sama dengan ASN berstatus PNS.
Tapi praktiknya, untuk menjadi PPPK hampir sama sulitnya dengan menjadi PNS. Persaingan yang ketat membuat honorer rentan termakan informasi hoaks.
Kepala BKD Provinsi NTB H Muhammad Nasir menyebut, jumlah honorer yang tercatat di bawah tanggungan Pemprov NTB sekitar 15.600 orang.
Tapi hanya 9.000 orang yang memenuhi syarat ikut seleksi menjadi PPPK. Dari jumlah tersebut, 2.867 orang tenaga honorer sudah diangkat menjadi PPPK tahun 2019 lalu.
Sementara tahun ini, BKD Provinsi NTB membuka rekrutmen PPPK dengan kuota 4.867 formasi. Seleksi dilakukan secara bertahap.
Terbaru, Pemprov NTB mendapatkan jatah 204 kuota formasi PPPK tenaga teknis. Proses seleksinya berlangsung sejak Desember 2022 hingga April 2023.
Pada masa seleksi yang cukup panjang ini, para honorer peserta seleksi sangat rentan menjadi korban hoaks.
Karenanya, Kepala BKD Provinsi NTB Muhammad Nasir mengimbau seluruh ASN tidak mempercayai informasi yang bukan dari sumber asri.
“Jangan cepat terpengaruh sama berita hoaks, sistem rekrutmen sekarang terbuka dan transparan semua tidak ada celah untuk main-main,” tegasnya.
Walau demikian, Nasir memahami para honorer ini sangat rentan menjadi korban hoaks.
Adriyan Erisa Putra, honorer tenaga administrasi pada bagian humas Dinkes Provinsi NTB menuturkan, selama ini dia menemukan banyak informasi yang tidak jelas soal rekrutmen PPPK.
Hoaks PPPK mulai banyak beredar sejak tahun 2021 silam.
”Ada hoaks yang sifatnya menyenangkan dan ada yang sifatnya justru mengecewakan terkait kebijakan untuk tenaga honorer,” katanya, ditemui beberapa waktu lalu di kantornya.
Hoaks yang menyenangkan, kata Adriyan, seperti informasi yang menyebut semua tenaga kontrak akan diangkat menjadi PPPK tanpa tes alias otomatis.
”Itu yang pernah saya baca, sampai 2023 memang ada pengangkatan PPPK hanya saja tetap ada mekanisme (seleksi), semua tenaga kontrak itu harus mengikuti tes untuk bisa ikut PPPK,” katanya.
Sementara hoaks yang tidak menyenangkan sempat membuat honorer patah semangat. Salah satunya, beredar informasi di media sosial bahwa PPPK akan dihapus. Pemerintah tidak menjamin honorer bisa mengikuti seleksi PPPK.
”Jelas ini membuat teman-teman honorer kecewa,” katanya.
Untungnya setelah dicek, informasi tersebut tidak benar. Hanya saja, info hoaks seperti itu sangat berpengaruh ke kinerja mereka. Mereka sempat tidak semangat bekerja.
”Informasi seperti itu sangat berpengaruh pada psikologis saya secara pribadi dan mungkin teman-teman (honorer) semua,” katanya.
Kondisi ini juga dipengaruhi karena mereka rata-rata menunggu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan status lebih baik. Seperti dirinya, bekerja sebagai tenaga kontrak di pemerintahan sejak awal 2017 hingga sekarang.
”Tapi teman-teman (honorer) sangat cepat terpengaruh info hoaks, karena kepastian (status) itu menjadi harapan semua teman-teman ya,” katanya.
Dalam seleksi PPPK tahun ini beberapa tenaga teknis tidak masuk dalam kriteria untuk ikut seleksi, seperti sopir dan tenaga keamanan. Mereka juga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan status.
Dalam kondisi seperti itu, kata Adriyan, informasi hoaks sangat mempengaruhi psikologi mereka.
Belajar dari pengalaman banyaknya informasi hoaks tersebut, para tenaga kontrak sekarang lebih selektif menerima informasi yang tidak jelas sumbernya.
”Informasi ini cukup beragam dan ada pihak-pihak yang sangaja membuatnya, karena itu saya sarankan ke teman-teman untuk memilah informasi, tidak serta merta mempercayai sumber beritanya tidak jelas,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Aluh Nur Shofia FH Amd.Bid, tenaga kontrak lainnya di Provinsi NTB.
Aluh mengimbau kepada seluruh tenaga kontrak pemerintahan di seluruh Indonesia untuk tidak mudah mempercayai hoaks terkait PPPK.
”Apalagi sampai percaya dengan orang yang memberi iming-iming, dengan nyetor sekian (rupiah) terus lulus, itu bohong,” tegasnya.
Aluh mengajak semua rekan-rekan tenaga kontrak di pemerintahan untuk fokus bekerja menjalankan tugas masing-masing.
Cara Mengenali Berita Hoaks
Dikutip dari www.kominfo.go.id, berikuti ini lima cara mudah untuk mengenali berita hoaks di dunia maya.
Hati-hati dengan Judul Provokatif
Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional dan provokatif. Kontennya bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks.
Apabila menemukan berita dengan judul provokatif, sebaiknya cari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda.
Cermati Alamat Situs
Untuk informasi yang diperoleh dari website, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.
Cek Fakta
Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri?.
Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat.
Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.
Cek Keaslian Foto
Di era digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, tapi juga konten lain berupa foto atau video.
Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.
Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images.
Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.
Ikut Serta Grup Diskusi Anti Hoaks
Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci.
Bisa juga dengan memanfaatkan kominitas dengan membuat grup WhatsApp untuk mengecek setiap informasi yang diterima. (*)
REFERENSI: https://lombok.tribunnews.com/2023/02/09/waspada-berita-bohong-rekrutmen-pppk-berikut-cara-mengenali-hoaks-di-dunia-maya?page=all
Keterangan: ini adalah artikel distribusi dari kanal cekfakta.com, link asli https://prebunking.cekfakta.com/waspada-berita-bohong-rekrutmen-pppk-berikut-cara-mengenali-hoaks-di-dunia-maya/