Reporter: Khoirul Huda
blokTuban.com - Pasangan Setiajit dan Armaya Mangkunegara (Setia Negara) menawarkan tambahan anggaran Rp100 juta sampai Rp300 juta per dusun.
Janji itu disampaikan Setiajit atasnama Setia Negara dalam kontrak politik di sejumlah desa di Kecamatan Rengel, Sabtu (10/10/2020).
Program riil ini akan diberikan pada masyarakat jika kelak Setia Negara memimpin Kabupaten Tuban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
"Kontrak politik ini ditandatangani di kertas bermaterai. Dan dicatatkan di Notaris, jadi kalau kami mengingkari bisa dilakukan gugatan," ujar Setiajit.
Calon bupati yang diusung PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PPP dan PBB ini bahkan menyebut kontrak politik itu akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat.
Hal itu menunjukkan kesungguhan Setiajit untuk benar-benar akan membangun desa yang dimulai dari dusun.
"Nama programnya dusun makmur. Ini riil dan bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Di Tuban, lanjut mantan Penjabat Bupati Jombang ini, ada 886 dusun. Semua dusun itu akan dibuatkan kontrak politik darinya.
Selain ditandangani dia, juga ada tokoh masyarakat atau tokoh agama serta dua warga sebagai saksi. Sehingga dokumen tersebut resmi, sah dan punya kekuatan hukum.
Setia Negara, kata Setiajit sengaja melakukan kontrak politik dengan mengambil batasan wilayah administrative agar lebih jelas program dan pertanggungjawabannya.
Sebab, kontrak politik itu diharapkan bisa meningkatkan infrastruktur dusun, meningkatkan derajat kesehatan dan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
Kecamatan yang mendapat giliran pertama adalah Semanding. Kontrak politik dilakukan di Desa Genaharjo. Ada lima dusun di desa ini yang satu persatu melakukan kontrak politik.
"Bentuknya berupa pembiayaan untuk program pengembangan di dusun tersebut. Jika dusun maju, desa menjadi maju, kecamatan ikut maju dan tentu saja kabupaten juga maju. Ini riil, nyata dan bukan mengada-ada," katanya.
Dalam hitungannya, lanjut pejabat kelahiran Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak ini, ada dana minimal Rp 100 juta sampai Rp 300 juta bisa dialokasikan untuk program dusun makmur ini. Dana itu akan diberikan untuk setiap dusun, setiap tahun.
"Dana itu dipastikan di luar dana desa, DD maupun ADD. Setidaknya di tahun kedua menjabat program ini sudah jalan. Kalau tidak terealisasi saya kami siap mundur dari jabatan, karena gagal memberikan yang terbaik bagi rakyat," tegasnya. [hud/ono]
