Pemkab Tuban Berburu Peluang di Gas Sumber

Kamis, 12 Desember 2019 08:00

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi telah disahkan Bupati Tuban, Fathul Huda bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Rabu (11/12) siang.

Regulasi tersebut akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana menjelaskan disahkannya raperda ini sebagai upaya percepatan usaha bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Minyak dan Gas.

Khsususnya di area Blok Tuban yang saat ini dikelola PT Pertamina EP Sukowati dan Pertamina Hulu Energi (PHE) Tuban East Java (PHE TEJ).

"Di Blok Tuban di antaranya kita ingin mengambil peluang di Gas Sumber. Semoga ada perkembangan yang signifikan," terang Budi kepada reporter blokTuban.com, Kamis (12/12/2019).

Birokrat asal Nganjuk ini menambahkan, selain ikut terlibat usaha di Gas Sumber melalui BUMD, Pemkab Tuban juga membidik penyertaan modal atau participating interest (PI) maupun dengan yang lainnya.

Tanpa adanya regulasi daerah, tentu Pemkab Tuban tidak mudah menangkap peluang tersebut. Lima tahun terakhir potensi migas di Tuban telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di semester I 2019 ini, Pemkab Tuban telah menerima transferan DBH dari Pemerintah Pusat melalui rekening daerah yang tercatat di DPPKAD.

Sama seperti tahun sebelumnya, besaran DBH minyak mulai Januari sampai dengan Juni cukup fantastis. Nilainya lebih dari Rp 33,5 miliar.

Capaian DBH minyak Rp 33,5 miliar tersebut, jika dipersentasekan sama dengan 66,67 persen dari target APBD 2019 sebesar Rp 50.396.039.000.

Artinya di semester II 2019, Pemkab berharap DBH sebesar 33,33 persen atau sebesar Rp16.798.679.400 bisa ditranfer utuh.

Karena jika ada kebijakan baru, tentu tranferan DBH minyak oleh Kemenkeu bisa ditunda dan dikirim di triwulan pertama 2020.

Catatan blokTuban.com, Pemkab Tuban menerima DBH minyak bumi di tahun 2018 sebesar 232,32 persen atau Rp61.665.237.652 (Rp61 miliar). Penerimaan tersebut tercatat terbesar atau paling banyak sejak 2016 lalu. [ali/ono]