UNBK, Kejujuran dan Mutu Pendidikan

Oleh Sri Wiyono

Tahun lalu, di ruangan Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Tuban terjadi diskusi yang hangat. Bupati Tuban Fathul Huda sangat serius berharap mutu dunia pendidikan di Bumi Wali meningkat. Prestasi anak didik cemerlang dan membanggakan.

Selain Kepala SMAN 1 Mukti, ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tuban Edy Sukarno. Ada juga Ratna Handayani dari Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang lainnya siapa lagi? Ah saya tidak ingat persis. Yang saya ingat, saya mengabadikan momen itu dengan kamera handphone hehehe

Saat itu, bupati kembali menyatakan rasa gundahnya tentang mutu pendidikan di Tuban. terlebih kemudian, dikaitkan dengan nilai indek pembangunan manusia (IPM) Tuban yang masih sangat rendah.

IPM itu, hampir selalu menjadi keluhan dan titipan bupati setiap kali ketemu dengan pihak yang terkait dengan pendidikan. Tak terkecuali, ketika diskusi terbatas dengan Dewan Pendidikan.

Saya beberapakali ikut dalam diskusi terbatas itu. Di ruang kerja bupati yang sejuk. Di kompleks Pringgitan Pendopo Kridhomanunggal. Yang setiap tamu di sana selalu disuguhi teh dalam cangkir keramik putih.

Seringkali saya berkesempatan menyeruput teh pendopo itu hehe. Jangan tanya rasanya. Teh tetap teh, rasanya ya begitu itu, sepat-sepat segar dan agak manis karena dikasih sedikit gula. Tapi nuansanya brow...beda dengan teh angkringan.

Sebab, pendapa pernah menjadi tempat yang 'angker' untuk orang-orang seperti saya. Juga bagi kebanyakan masyarakat lainnya. Namun, sekarang pendapa lebih ramah dan bersahabat. Tidak percaya? Datanglah sendiri ke sana. Yang pasti saya tidak mau mengantar..

Oh ya, kembali soal IPM tadi. Salah satu faktor rendahnya IPM adalah sektor pendidikan. Warga Tuban banyak yang tidak terlalu lama sekolah. Artinya, tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, sehingga IPM nya juga rendah.

Bupati sangat galau, mesti sebenarnya persoalan itu bukan melulu kesalahan dia. Namun, saat ini bupati asal Montong itu yang memimpin. Sehingga, mau tidak mau pria yang juga kiai itu harus 'kenek awu anget' atas persoalan yang terpendam sangat lama itu.

Maka, meningkatkan kualitas pendidikan adalah salah satu upaya yang dilakukan. Karena itu, bupati sangat marah ketika mengetahui ada praktik curang di dunia pendidikan. Praktik tidak jujur itu, seolah menjadi rahasia umum yang dimaklumi banyak orang.

Tapi tidak bagi bupati. Ancaman akan memecat Kasek harus dia lontarkan demi memutus praktik tidak jujur di dunia pendidikan yang entah mulai kapan berlangsung itu. Salah satunya adalah soal siswa titipan.

Dengan modus pindah sekolah, siswa yang semula tidak diterima di sekolah favorit, bisa tiba-tiba nangkring di sekolah favorit. Sebelumnya, siswa yang bersangkutan diparkir dulu di sekolah di luar kota. Lalu setelah punya buku rapor baru pindah ke sekolah favorit. Ini pernah terjadi.

Gratis? Tentu tidak. Ada harga yang harus dibayar orangtua siswa yang ingin pindah ke sekolah favorit itu. Apalagi yang nyata-nyata prestasi anaknya tidak layak untuk masuk sekolah favorit di jalur normal.

Kerabat saya, pindahan dari sekolah di ibu kota dan masuk ke salah satu sekolah favorit di Bumi Wali ini juga dimintai partisipasi Rp 5 juta kok. Hari gini pindah sekolah, apalagi di sekolah favorit gratis? Mana mungkin. Kalau kata Cak Lontong; mikiiirrr....

Bupati yang juga pengusaha itu, semakin gusar ketika mendapat laporan bahwa praktik curang itu masih mungkin dan diduga dilakukan sekolah-sekolah. Temuan Dewan Pendidikan salah satunya, yang mendapati pihak sekolah sangat welcome pada siswanya yang 'ngrepek' saat ujian.

Maka kemudian, timbul kegaduhan, saat sekolah-sekolah pinggiran yang rata-rata swasta, prestasi akademiknya, atau nilai ebtanas murni (NEM) nya mampu mengalahkan sekolah-sekolah favorit di kota.

''Ini mustahil, sekolah favorit dikalahkan sekolah-sekolah pinggiran itu. Secara materi pembelajaran, fasilitas dan kualitas jelas beda. Pasti ada sesuatu,'' begini salah satu kalimat yang sempat terucap dari bupati saat itu.

Jika pihak sekolah ingin bermain-main, atau mau nakal dengan merekayasa nilai siswanya, bisa saja dilakukan. Apalagi jika NEM masih menjadi acuan, atau syarat utama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Maka sangat mudah mengatrol NEM anak didik, sehingga mudah masuk ke sekolah yang diinginkan. Kualitasnya bagaimana? Dipikir keri...

Mau bukti? Tahun 2016, Dewan Pendidikan memantau PPDB di sebuah SMP favorit di Tuban. Saat itu, ada pendaftar dari satu SDN di kawasan kota dengan NEM yang hampir sama. karena selisih hanya di koma saja. NEM nya bagus-bagus.

Para siswa itu pinter? Iya, kalau hanya melihat nilai NEM nya. Tapi coba lihat hasil tes masuknya, beberapa siswa itu jeblok nilainya. Sehingga harus terpental dari persaingan masuk ke SMP favorit itu. Kebetulan SMP tersebut menggunakan sistem tes untuk menyaring siswa baru.

Temuan lain, ada nilai rapor itu diganti. Nilai asli ditip ex dan diganti baru. Celakanya, jumlah total nilainya lupa belum diganti.

Masih kurang? Temuan lagi, ada siswa yang NEM nya bagus, sehingga diterima di sebuah SMP negeri. Namun, belakangan diketahui siswa tersebut ternyata (maaf) berkebutuhan khusus (ABK) yang sangat lambat menerima pelajaran. Lalu dari mana NEM bagus itu? Dari langit mungkin.

Karena itu, pada PPDB 2017 Dewan Pendidikan merekomendasikan diberlakukan sistem tes masuk. Sehingga, kualitas siswa bisa terlihat sejak awal. Namun, rekomendasi itu tidak dilaksanakan, karena PPDB 2017 masih menggunakan NEM. Dan, hasilnya banyak keluhan.

Kemungkinan kecurangan itu, diharapkan bisa ditepis dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hampir tidak ada celah untuk curang. Siswa harus fokus pada soal ujian yang tertera di monitor komputer.

Nilai ujian bisa dilihat beberapa saat setelah ujian. Guru atau pihak sekolah hampir tidak mungkin mengatrol nilai siswanya, jika kebetulan nilainya kurang misalnya. Untuk tingkat kejujuran UNBK bisa diterima.

Hanya, ada banyak persoalan yang harus dibenahi. Tidak semua sekolah mampu memenuhi sarana dan prasarananya. UNBK sangat mahal. Pengadaan server, komputer, dan jaringannya butuh ratusan juta. Belum menyiapkan SDM anak didiknya, guru dan operatornya.

Wajar jika masih banyak sekolah yang kepontal-pontal untuk memenuhi perangkat UNBK. Apalagi bagi sekolah negeri, yang hampir wajib. Karena, sejatinya tidak UNBK juga boleh, hanya harus siap diolok-olok atau jadi bahan ledekan sekolah yang lain.

Akibatnya, sebisa mungkin ikut UNBK. Tidak punya cukup komputer pinjam. Laptop atau komputer milik guru dan siswa dipinjam, lalu diinstal agar standar UNBK. Ketika hari pelaksanaan UNBK ada kendala, bahkan ngadat, dipikir keri.

Bagaimana tidak ngadat kalau kualitas atau spec komputer atau laptop yang digunakan tak standar UNBK, namun dipaksakan. Kalaupun bisa, rata-rata laptop pinjaman itu mengalami gangguan kecepatan. Loadingnya agak lamban. Resiko.

Namun, niat baik pemerintah untuk menciptakan sistem ujian yang aman, bebas manipulasi dan transparan layak didukung. Tapi, perangkatnya juga harus disiapkan. Jangan biarkan sekolah pontang-panting sendiri menyediakan.

SDM juga harus disiapkan. Sehingga siswa familiar dengan soal-soal dari layar monitor. Dibutuhkan try out berkali-kali sampai siswa benar-benar siap. Pihak sekolah juga harus peka dengan kondisi siswanya. Jangan dipaksakan UNBK hanya untuk mengejar gengsi, jika siswa belum siap.

Tahun lalu, MTs Negeri Tuban menolak melaksanakan UNBK meski perangkatnya sudah siap. Penyebabnya, dari beberapakali ujicoba, siswa sekolah itu belum siap. Indikasinya, sampai waktu ujian habis, hanya sebagian soal yang berhasil dikerjakan.

Kasek tidak mau mengorbankan siswanya, sehingga memutuskan untuk ujian manual dulu, sambil menyiapkan anak didiknya untuk UNBK tahun berikutnya.

Jika semua bisa berjalan baik, memang harapan yang disandarkan dalam UNBK itu bisa tercapai baik pula. Ujian yang simpel, jujur dan transparan akan tercipta. Kualitas siswa bisa direkam dengan sebenarnya.

Kualitas pendidikan bisa dilihat dari sana. Sebab, ketika ada yang kurang segera bisa dibenahi. Semoga tahun ini, UNBK bisa berjalan baik dan lancar. Keluhan sana sini saya yakin masih tetap ada. Pelaksanaannya apakah lebih bagus dari tahun lalu atau tidak? Wallahua'lam.(*)