PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025. Langkah ini dimungkinkan setelah ditandatangani kontrak perjanjian terkait Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Eko Wahyudi, menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tuban.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak memberikan subsidi BBM kepada driver ojek online (ojol).
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat mekanisme distribusi pupuk bersubsidi demi memastikan penyalurannya tepat waktu dan tepat sasaran.
Pemerintah Indonesia akan melakukan perubahan besar terhadap proses distribusi pupuk subsidi bagi petani untuk mempercepat dan menyederhanakan alur penyaluran.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengevaluasi kebijakan penyaluran subsidi energi, mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik, untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran.
Pemerintah telah mengumumkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun 2025, dengan fokus pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi pada triwulan III (Juli-September) 2024 tetap tidak berubah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 sekitar 18,84 - 19,99 juta Kilo Liter (KL).
Pemerintah membuka kesempatan untuk memperbarui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali, dengan periode pertama dimulai dari tanggal 5 hingga 18 Juni 2024.
