.jpeg)
Jajaran Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap pendistribusian atau penyelundupan pupuk subsidi tanpa dilengkapi dokumen perizinan asal Kabupaten Pamekasan, Madura.
Jajaran Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap pendistribusian atau penyelundupan pupuk subsidi tanpa dilengkapi dokumen perizinan asal Kabupaten Pamekasan, Madura. Pengungkapan pendistribusian pupuk subsidi tanpa izin itu dilakukan oleh Satreskrim Polres Tuban di wilayah Kecamatan Kerek. Satreskrim bergerak cepat mengungkap kasus pendistribusian pupuk tanpa izin itu setelah adanya laporan dari masyarakat setempat.
Beberapa waktu belakangan ini, harga pupuk non subsidi terus saja mengalami kenaikan. Hal tersebut tentu membuat para petani merasa resah.
Dalam Rapat Terbatas (7/7) Presiden memerintahkan pencairan bansos seiring dengan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak tanggal 3-20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan akan segera mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog.
Mulai Januari 2021, Harga beberapa jenis pupuk subsidi naik. Kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) BAB V Pasal 12 No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun anggaran 2021.
Sebagian besar petani di wilayah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban saat ini telah memasuki masa tanam jagung. Hal itu setelah beberapa hari terakhir ini curah hujan di wilayah setempat cukup tinggi.
Bupati Tuban, Fathul Huda pada bulan Juni 2020 lalu mengatakan pada masa pandemi Covid-19 produksi pertanian di Kabupaten Tuban tidak mengalami penurunan. Diprediksi hingga akhir tahun 2020 akan surplus hingga 60,49 persen, dengan luas tanam pada tahun 2020 mencapai 120 hektare.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, yang membidangi Ekonomi dan Keuangan angkat bicara terkait persoalan dipangkasnya jatah pupuk bersubsidi di wilayah setempat, Kamis (23/1/2020).
Rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3 Kg di pertengahan tahun 2020, mendapat reaksi dari pemilik warung di Kabupaten Tuban. Kebijakan itu dinilai memberatkan warga yang berpenghasilan kecil.
Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban tahun 2020 dipangkas hingga sekitar 50 persen. Pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi itu tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.
