Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengaku belum mendapatkan laporan serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Tuban yang saat ini baru 60 persen. Hal itu, diungkapkan Ketua DPRD Tuban, Miyadi usai rapat paripurna bersama Bupati Tuban membahas Raperda APBD Tuban tahun 2023 sebelum disahkan menjadi APBD 2023, Jumat (18/11).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun anggaran 2017 telah ditetapkan senilai Rp2,18 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Perum Bulog berjanji melakukan penyerapan gabah/beras kepada sejumlah desa di kabupaten setempat. Penyerapan dilakukan melalui kerjasama antara Perum Bulog dengan mitra kerja atau satuan kerja yang sebelumnya telah menandatangani kesepakatan bersama.
Memasuki tahun 2017, Perum Bulog Sub Divre Wilayah III Bojonegoro sudah tancap gas untuk memenuhi kebutuhan gabah dari wilayahnya. Pasalnya di tahun 2017 ini, Bulog mentargetkan 200 ribu ton dari tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Lamongan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 masih belum terserap secara efektif.
Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, oleh sejumlah instansi mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
Masih belum terserapnya anggaran tahun 2016 dengan maksimal, membuat Pemkab harus memaksimalkan sisa waktu yang ada.<br /><br />Sebab, dana dari APBD Tahun Anggaran 2016 senilai sekitar 2 triliun lebih itu baru terserap sekitar 60 persen dari keseluruhan total anggaran.
Penggunaan anggaran tahun 2016 Kabupaten Tuban dinilai masih belum maksimal. Sebab, menjelang habis akhir tahun, sampai saat ini diperkirakan serapan anggaran baru mencapai 60 persen.
