Selama satu tahun terakhir ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban bersama dengan Bea Cukai Bojonegoro telah menangani dua kasus peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Tuban yang berasal dari Madura.
Berbagai upaya terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Salah satunya, dengan melaksanakan event drumband tingkat TK/RA serta drumband dan paskibra tingkat pelajar memperebutkan piala Bupati Tuban Cup.
Dalam rangka melakukan pemberantasan rokok ilegal Provinsi Jawa Timur (Jatim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim, menggelar sosialisasi termuat Peraturan Perundang-undangan bidang cukai, yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Wijaya Kusuma KSPKP Tuban.
Pemerintah Kabupaten Tuban bekerjasama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro serius memerangi peredaran rokok ilegal. Tahun ini, media kampanye yang digunakan adalah Campursari.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Tuban di tahun 2023 tembus di angka Rp39 milyar. Jumlah ini naik drastis dibanding cukai tembakau tahun sebelumnya hanya Rp28 milyar.
Mobil Avanza silver noppol S 1087 BQ yang digunakan kabur oleh tahanan rokok ilegal telah ditemukan. Kendaraan tersebut dievakuasi petugas Satreskrim Polres Tuban pada Minggu (11/9/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan dan Cukai Tipe Madya (KPPBC TMP C) Bojonegoro melakukan Gebyar Ekonomi Kreatif dan Deklarasi Gempur Rokok Ilegal di kawasan pantai Boom Tuban. Sabtu (2/7/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berkolaborasi dengan Bea Cukai Kabupaten Bojonegoro, menggelar serangkaian acara untuk memberi wadah kepada para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Tuban untuk memamerkan karya-karya yang telah dihasilkan, melalui kegiatan Gebyar Ekonomi Kreatif dan Deklarasi Gempur Rokok Illegal, yang bertempat di Wisata Pantai Boom Tuban.
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Tuban, melakukan Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Jumat (2/10/2020).
Penertiban industri rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara sepihak. Segala suatu tindakan penertiban harus disesuaikan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007, tentang cukai.
