Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin melakukan peninjauan langsung di kantor Samsat pada hari Jumat (02/08/2024). Kegiatan ini didampingi oleh Wakapolres Kompol Herry Moeriyanto Tampake, Kasat Lantas AKP Ayip Rizal, serta Kauregident Iptu Fauziatul Adfina.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menggelar public hearing bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban serta sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tuban.
Salah seorang wali murid SMKN 2 Tuban mengeluh, atas adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah dengan berkedok bantuan. Besaran nominalnya pun tak sedikit, wali murid harus membayar uang bantuan sebesar Rp3,5 juta dalam jangka waktu satu tahun.
Pelantikan Calon Perangkat Desa di salah satu desa yang ada Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, terindikasi melakukan penarikan kepada sejumlah peserta yang akan dilantik.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE menyerahkan Insentif Prestasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Camat dan Kepala Desa dengan pelunasan tercepat, Selasa (20/12/2022) di Pendopo Kridho Manunggal Tuban.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Tuban, Nur Khamid, memberikan keterangan berbeda terkait kabar pungutan mahasiswa kurang mampu yang mendapatkan beasiswa program bidikmisi di Universitas Terbuka. Sebelumnya, 25 mahasiswa semester 4 jurusan administrasi negara di UT asal Tuban dan Bojonegoro yang menerima program ini mengaku dipungut Rp600 ribu per orang ketika pencairan dilakukan semester ini.
Maraknya perbuatan atau tindakan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten membuat masyarakat harus lebih cermat dan teliti.
Pungutan liar atau pungli kembali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan sertifikasi tanah. Karena itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN), Lalu Riyanta mengimbau agar masyarakat melakukan sendiri sertifikasi tanah mereka.
Maraknya pungutan liar yang terjadi membuat penegak hukum harus lebih ekstra dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini banyak warga yang kurang mengetahui prosedur administrasi kepengurusan dalam bentuk apapun.
Masyarakat diharap bisa lebih pro aktif membantu Pemerintah Kabupaten dalam menindak oknum pelaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang masih melakukan praktik korupsi atau Pungutan Liar (Pungli) di wilayah hukum Kabupaten Tuban.
