Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Makhdum Ibrahim Tuban, di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, diwarnai Saling Dorong antara petugas kepolisian dengan massa aksi.
Tampak lalu-lalang pegawai proyek masih bekerja keras menyelesaikan proyek revitalisasi proyek Rest Area Kabupaten Tuban di Jalan Teuku Umar, Selasa (11/04/2023).
Pemerintah Kabupaten Tuban melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban di proyek pembangunan daerah. Kerjasama tersebut tertuang dalam penandatangan kesepakatan (MoU) bersama terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di ruang Rapat Dandang Wacono kantor Pemkab Tuban, (26/01/2023).
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban serta Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban, Selasa (10/1/2023).
Terdapat 26 paket ruas jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan dan pelebaran ruas jalan di wilayahnya. Namun, yang selesai tepat waktu baru 5 proyek, Sabtu (31/12/2022).
.png)
Jelang berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai memetakan program fisik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang berpotensi molor dari waktu yang ditentukan.
Proyek pembangunan Jembatan Glendeng penghubung Kabupaten Tuban-Bojonegoro molor dari waktu yang ditentukan. Sesuai perjanjian antara pemkab dan kontraktor, jembatan seharusnya rampung pada 24 Desember 2021 lalu. Molornya sebuah pekerjaan fisik memiliki konsekuensi bagi kontraktor Jembatan Glendeng. Selain sanksi teguran, pemkab juga mengenakan denda terhitung dari hari keterlambatan
Pembangunan Kantor Kecamatan Semanding mengalami keterlambatan. Pada perencanaan awal, pembangunan kantor kecamatan seharusnya sudah selesai sejak 21 Oktober 2019.
PT Widya Satria, kontraktor pelaksana pembangunan Stadion Bumi Wali (SBW) di kompleks Tuban Sport Center (TSC) terancam denda Rp 58 juta per hari. Denda itu bisa dikenakan jika kontraktor tersebut menyalahi waktu pelaksanaan kontrak setelah perpanjangan.
