Sosok anggota dewan satu ini patut diteladani. Fahmi Fikroni Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban rela menyisihkan enam bulan gajinya, untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 pada Kamis (23/4/2020).
Pendaftaran program Kartu Pra-Kerja dimulai sejak Sabtu 11 April 2020 lalu. Sejalan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Keja (DPMPTSP Naker) Kabupaten Tuban terus mendorong pencari kerja untuk mendaftar, Sabtu (18/4/2020).
Patung Raksasa Dewa Perang Kong Co Kwan Sing Tee Koen yang berada di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio (KSB) Tuban runtuh, sekitar pukul 10.15 WIB Kamis (16/4/2020).
Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tim medis dalam melawan Covid-19 di tanah air sangat tinggi. Oleh karena itu, anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil 9 Tuban-Bojonegoro, Ratna Juwita Sari menyerahkan bantuan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban, Jumat (17/4/2020).
Kakorlantas Mabes Polri melaunching Program Bantuan Sosial Peduli Keselamatan Tahun 2020 yang akan diberikan kepada para sopir hingga penarik becak yang terdampak wabah Virus Corona (Covid-19).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Miyadi bersama Ketua Komisi A, Fahmi Fikroni bersilaturahim ke gugus tugas tingkat kecamatan dan desa Pantura. Upaya ini dalam rangka memastikan kesiapan kecamatan dan desa menangkal pandemi Corona.
DPRD Kabupaten Tuban telah melakukan gerakan sosial dalam upaya pencegahan Virus Corona (Covid-19). Salah datu gerakan sosial itu dilakukan dengan mengalihkan anggaran Reses dan Kunjungan Kerja (Kunker) untuk pencegahan Virus Corona (Covid-19).
Dalam rapat pembahasan penanganan wabah Covid-19 bersama Pemerintah Kabupaten Tuban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan, Rabu (8/4/2020).
Satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Tuban meninggal dunia, pada Senin (6/4/2020) kemarin.
Karena ada warga yang dirugikan, DPRD Kabupaten Tuban melalui Komisi II Bidang Hukum dan Pemerintahan mengawal kasus hukum yang menimpa warga tersebut. Sebab, lembaga wakil rakyat ini menilai ketidakadilan menimpa warga tersebut karena ketidaktahuan masalah hukum.
