Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1.318 guru honorer di Kabupaten Tuban. Mereka adalah penerima SK Guru tahap pertama untuk formasi tahun 2021.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau lebih sering disingkat PPKM hingga saat ini masih terus dilakukan. Terdapat 5 Kabupaten di Jawa Timur, yang saat ini memasuki PPMK level 1, salah satunya adalah Tuban.
Mobil vaksinasi terus berkeliling di Kabupaten Tuban salah satunya di Kecamatan Palang. Dalam sehari pada 1 Maret kemarin, sejumlah 189 warga berhasil disuntik vaksin dosis 1, 2 maupun booster.
Warga di Kabupaten Tuban berinisiatif memasang empat buah kursi yang diikat menjadi satu, kemudian memasangnya di tengah jalan rusak tepatnya di Jalan Tuban-Babat, Selasa (1/3/2022) siang. Selain kursi, warga juga memasang jerikan berwarna merah bertuliskan hati-hati jalan amblas.
Jalan Pantai Utara (Pantura) di Kabupaten Tuban kembali rusak, tepatnya di sekitar Pasar Tradisional Kecamatan Tambakboyo. Kerusakan bertambah parah, seiring meningkatkan curah hujan selama bulan Januari-Februari 2022.
Meskipun vaksinasi tidak dapat menjamin kebal akan virus Covid-19, namun dengan melakukan vaksin sudah terbukti dapat mengurangi angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) akibat Covid-19.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tuban Tahun 2021. Salah satu bidang yang disoroti adalah bidang pendidikan Tuban.
Kabupaten Tuban saat ini kembali turun ke PPKM level 1, meskipun enam hari sebelumnya sempat berada di level 2. Penurunan level PPKM itu, tertuang dalam Intruksi Mendagri nomor 9 tahun 2022, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 covid-19 di wilayah Jawa Bali.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhirnya menetapkan atau menyetujui untuk mengurangi jumlah kapasitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendikbudristek Nomor 2 tahun 2022.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta koordinator PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk segera mengevaluasi level PPKM. Hal tersebut dilakukan karena semakin melonjaknya kasus harian baru Covid-19.
