Skip to main content

Category : Tag: Pp


Enam Hari, 95 Orang Mendaftar PPK dan PPS

Sejak dibuka hari pertama pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, 12 Oktober lalu.

Sementara Guru Dominasi Pelamar PPK-PPS

Dari tujuh pelamar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 yang berstatus guru sementara terhitung paling banyak. Hal itu diakui oleh petugas pendaftaran PPK dan PPS di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban ketika dikonfirmasi blokTuban.com beberapa waktu lalu.

Sepi Peminat, Baru 7 Orang Lamar PPK-PPS

  Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 yang dimulai, Kamis (12/10/2017) lalu masih sepi peminat. Bahkan, menurut informasi terupdate yang diterima blokTuban.com, Sabtu (14/10/2017) baru ada tujuh (7) pelamar. Padahal, yang dibutuhkan 100 petugas PPK dan 984 petugas PPS.

Wabup Apresiasi Kunjungan PSP Kementan di Karangtinoto

Wakil Bupati Tuban H. Noor Nahar Hussein, menerima kunjungan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan) di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel.

Dua Kali Jadi PPK, Tak Boleh Ikut Lagi

Bagi warga yang sudah pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama dua kali, tampaknya perlu mengetahui jika ada peraturan yang mengatur pembatasan keikutsertaan.

KPUD: Pendaftaran PPK dan PPS Dimulai Besok

Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 dimulai besok, Kamis (12/10/2017).

Pungutan SPP di Sekolah 'Haram'?

Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban menegaskan, sekolah dilarang untuk melakukan pengutan pada peserta didik atau orang tua/wali siswa. Sebab, praktik pungutan dilarang oleh ketentuan yang ada. Yang terbaru adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang tegas melarang pungutan.