Skip to main content

Category : Tag: Pns


DPRD akan Perjuangkan 381 Guru di Tuban yang Belum Lolos Seleksi PPPK

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tuban Tahun 2021. Salah satu bidang yang disoroti adalah bidang pendidikan Tuban.

PNS dan Anggota DPRD Tuban Belum Terima Gaji di Awal 2022, ini Sebabnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dikabarkan belum menerima gaji untuk awal tahun 2022, yang semestinya cair tanggal 1 Januari. Disinyalir keterlambatan gaji tersebut buntut dari perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tuban yang belum jelas.

Hati-hati dengan Tawaran Lulus CPNS atau P3K!

Masyarakat di Kabupaten Tuban perlu berhati-hati bila mendapat tawaran lulus dalam tes Calon Pekerja Negeri Sipil (CPNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Informasi dapat dipastikan hanya tipu-tipu, sebab seleksi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) berlangsung sangat ketat.

Bupati Tuban Temukan Peserta Tes PPPK Positif Covid-19

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menemukan satu peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2021 terkonfirmasi positif Covid-19. Sebagaimana aturan yang berlaku, pelaksaaan tes peserta tersebut ditunda dan diganti di lain hari.

Kemenag Tunggu Pencairan TIG

Meski Menteri Agama (Menag) menyatakan tunjangan insentif guru madrasah non PNS bakal cair September ini, namun sampai sekarang belum ada kepastian tanggal pencairannya.

Rp4,3 M THR Lebaran Sudah Masuk ke Rekening ASN Tuban

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hal yang ditunggu para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, THR senilai Rp4,3 miliar dipastikan telah masuk ke rekening ASN Tuban.

Sepekan, ASN Bekerja Minimal 32,50 Jam

Selama bulan Ramadan 1442 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Tuban mengatur jumlah kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sepekan.