Sebanyak 293 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 Kabupaten Tuban menerima Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban, Selasa (14/7/2020
Sebuah gudang tempat penyimpanan dokumen-dokumen Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Pembendahraan Negara (KPPN) Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Gedongmbo, Kabupaten Tuban terbakar, Senin (13/7/2020) sekitar pukul 13.00 WIB siang.
Plt. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menjelaskan besaran bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos sebesar Rp600 ribu
Bupati Tuban, Fathul Huda telah menurunkan tim audit inspektorat untuk mengumpulkan fakta dugaan penyelewengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2018 di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang.
Tak Terima Dilaporkan Selewengkan Dana BPNT, Perangkat Desa Balek Lapor
Sekretaris Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Susilo Hadi Utomo selaku pihak teradu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sri Tutik melalui kuasa hukumnya, Nur Azis memberi klarifikasi kepada media dugaan penggelapan bansos.
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tuban mendukung penuh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang yang melaporkan oknum perangkat desa dengan dugaan telah melakukan penyelewengan program BPNT yang seharusnya diterima oleh KPM.
Kepala BNI Cabang Tuban, Eri Prihartono buka suara menanggapi carut marut dugaan penyelewengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbuntut panjang dan melebar ke ranah hukum. Pihaknya juga memastikan selaku bank penyalur program dari pemerintah pusat di Bumi Wali itu sudah sesuai SOP.
Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tuban yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) angkat bicara.
Terkait penyaluran bantuan sosial, kepala desa dan perangkatnya bersama pemerintah kecamatan dapatnya mendata warga yang belum menerima.
