Muhammad Zaenuri warga Desa Plandirejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur hampir saja di bawa ke ranah hukum setelah komentar pedasnya di medsos menyinggung para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Inspeksi Mendadak (Sidak) Bansos terus dilakukan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky bersama dinas terkait. Kali ini sasarannya di Kecamatan Rengel.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, meminta Pemerintah Desa bersama Pendamping ataupun TKSK untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkab. Hal ini disampaikan di sela-sela peninjauan langsung bantuan sosial ke rumah-rumah warga di Kecamatan Palang dan Semanding.
Sejumlah 17.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban dihapus oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI di awal 2021.
Ada sebuah cerita menarik dari warga Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Tuban bernama Titik Utami. Dia merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2013.
Indikasi banyaknya pendamping program sosial, salah satunya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak netral, membuat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) angkat bicara.
Jelang pilkada 9 Desember nanti ada indikasi pendamping program keluarga harapan (PKH) tidak netral.
Kasus penemuan fakta lapangan terkait barang pasokan untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Tuban berbuntut. Dua pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang membeber di media kualitas barang BPNT yang buruk, dipanggil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Senin (18/5/2020).
Hingga akhir 2019, jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tuban berjumlah, 105.798 jiwa.
Bupati Tuban, Fathul Huda mengahdiri launching Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan wisuda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH graduasi mandiri sejahtera di Pendopo Krida Manunggal Tuban.
