Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Inspeksi Mendadak (Sidak) Bansos terus dilakukan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky bersama dinas terkait. Kali ini sasarannya di Kecamatan Rengel.
Temuan dalam peninjauan kali ini penemuan masih relatif sama, yaitu data kependudukan yang tidak sinkron, komoditi yang tidak sesuai standar, hingga Kartu BPNT yang tidak dibawa secara pribadi oleh KPM, ada juga temuan iuaran sukarela dari KPM setiap kali pencarian.
Atas temuan tersebut, agen diminta dapat menaati semua aturan, baik dalam pencairan uang tunai program PKH maupun terkait standarisasi jenis komoditi yang harus diberikan pada BPNT.
Dalam pencairan bantuan PKH tidak boleh ada potongan apapun termasuk saldo yang harus ditinggal dalam rekening, KPM dapat melakukan penarikan uang keseluruhan sesuai yang seharusnya didapatkan. Sementara untuk jenis bantuan pangan BPNT harus memenuhi empat syarat, kandungan karbohidrat dari beras, protein hewani dari telur, protein nabati bisa dengan tempe atau tahu, vitamin dan mineral bisa dengan sayuran dan lainnya.
Akan tetapi, masih ditemukan agen yang mengganti jenis pangan sumber protein nabati, vitamin dan mineral tak sesuai aturan. Meskipun sesuai permintaan KPM, hal tersebut tidak dibenarkan.
"Seperti pemberian kerupuk dan mie instan, lalu minyak goreng. Meskipun ini permintaan dari KPM, akan tetapi sebenarnya ini tidak sesuai aturan yang ditentukan oleh Kementerian. Jadi ini tugas pendamping untuk memberikan pemahaman kepada mereka," ucap Bupati Lindra, Minggu (1/7/2021).
Diharapkan pendamping dan agen secara berkala menggelar pertemuan bersama KPM atau ketua kelompok untuk membahas komoditi yang diinginkan KPM, namun tentunya tetap harus sesuai aturan.
Semua temuan akan ditindaklanjuti oleh Pemkab. Sidak serupa juga akan terus dilakukan menyeluruh ke semua kecamatan. Tujuannya, untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran.
"Saya bersama Dinas terkait akan terus keliling memantau penyaluran Bansos ini, menggali kendala di lapangan dan segera mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada," imbuhnya.
Bupati juga meminta agar Kepala Desa ikut terlibat penuh dalam proses validasi data penerima Bansos. Ini penting, sebab validasi data memiliki peranan penting dalam penyaluran Bansos agar tepat sasaran.
"Kades yang paling tahu kondisi warganya, untuk itu saya berharap, Kepala Desa ikut mengawal penuh proses validasi data, agar warga yang memang pantas dan berhak menerima bansos tidak terlewat, dan harus adil," tambahnya.
Diharapkan pula agar warga yang merasa telah mampu atau mandiri, untuk rela melepas bantuan yang di peroleh. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah, dimana program sosial benar benar menyasar kepada rumah tangga miskin, untuk bisa membantu dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan, dan mengurangi beban pendapatan keluarga.
"Seperti program PKH, jika sudah merasa mampu atau mandiri, saya harap KPM mau di graduasi atau menyatakan diri lulus program," jelasnya. [ali/col]
