Reporter : M. Anang Febri
blokTuban.com - Hari-hari ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menggencarkan inspeksi mendadak atau sidak soal realisasi bantuan sosial (bansos) di masyarakat pelosok desa.
Dengan didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sidak dilakukan disejumlah tempat. Dalam hal ini, poin pengawasan dikhususkan bansos dan temuan-temuannya.
Seperti halnya sidak yang menyisir desa pingiran di Kecamatan Soko. Setidaknya ada tiga titik yang dikunjungi. Yakni Desa Gununganyar, Menilo, dan Desa Prambontergayang.
Cukup lama Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky berada di Desa Menilo. Sebab, berbagai temuan didapati. Mulai dari proses pengambilan bansos yang kurang diketahui secara jelas oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga sejumlah kartu KPM yang dibawa jadi satu oleh agen yang ternyata adalah perangkat desa juga.
"Tadi didampingi Pak Inggi (Kepala Desa) Menilo, sepakat akan melakukan evaluasi berkaitan dengan data," papar Bupati Lindra.
Hal ini dikuatkan dengan temuan data kurang valid di beberapa desa. Yang mana tujuannya agar warga yang berhak menerima akan didahulukan. Bukan malah yang miskin tak dapat bansos, sementara yang kaya masih saja mau menerima.
"Bagi grafiknya yang sudah sejahtera, akan dievaluasi untuk tidak menerima bansos ini. Semoga masyarakat bisa menyadari dirinya sendiri, kemampuannya seperti apa, sehingga bansos ini lebih tepat sasaran," jelasnya kepada blokTuban.com, Sabtu (31/7/2021).
Dalam giat sidak, Bupati Lindra juga didampingi oleh Camat Soko, Danramil, serta Kapolsek Soko. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Tuban, Eko Julianto berikut Kasi Linjamsos, Santoso turut serta dalam kegiatan Bupati muda ini.
Namun sayangnya ketika ditanyai blokTuban.com perihal bagaiamana tanggapan Dinsos P3A soal kartu KPM yang dipegang oleh agen, Eko Julianto tak memberi jawaban yang pasti.
"Itu, sama Mas Lindra saja ya," ucap Kepala Dinsos P3A menimpali. [feb/ito]
