Tenaga Honorer Bakal Dihapus Bertahap?
Kabar penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia telah menjadi buah bibir para pegawai honorer, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Kabar penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia telah menjadi buah bibir para pegawai honorer, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Selama tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban menangani empat perkara tindak pidana korupsi. Dari empat perkara tersebut, tiga di antaranya merupakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pejabat.
Bupati Tuban, Fathul Huda menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah membangun sejumlah fasilitas olahraga untuk dimaksimalkan.
Bupati Tuban, Fathul Huda memimpin apel gelar pasukan dan perlengkapan dalam rangka penanggulangan bencana hidrometeorologi, Kamis (16/01/2020).
Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+ Kabupaten Tuban menyampaikan sejumlah tuntutan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang Paripurna, Senin (13/1/2020).
Menjelang Pilkada 2020, Bupati Tuban, Fathul Huda melantik dan mengambil sumpah 295 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan Pimpinan Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemkab Tuban di Pendapa Kridho Manunggal, Selasa (7/1/2020) malam.
Proses tander infrastruktur proyek Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tuban tahun 2020 semakin ketat. Sebab, Bupati Tuban Fathul Huda akan mengawasi langsung pelaksanaan proyek yang sebelumnya dikerjakan.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik (kecamatan dan kesehatan) di Kabupaten Tuban pada 2019 mencapai nilai rata-rata 80,5 dengan kategori BAIK, Kamis (2/1/2020).
Di penghujung 2019, Bupati Tuban, Fathul Huda melakukan mutasi 110 pejabat. Mutasi ini juga dapat diartikan promosi jabatan, sekaligus menyederhanakan birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, Senin (30/12/2019). D
Menindaklanjuti Permendagri nomor 56 tahun 2019, bagian Humas dan Protokoler Pemkab Tuban akan dihapus per 1 Januari 2020. Ada 6 PNS dan 9 non PNS yang akan melebur dan bergabung dengan Bagian Umum Pemkab maupun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)