E-KTP merupakan problem nasional dalam beberata tahun terakhir ini. Atas kondisi tersebut, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mendatangi Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Januari 2020 lalu
Jajaran kepolisian Polres Tuban dan TNI melakukan pengamanan penuh kegiatan penertiban spanduk dan banner provokatif yang dipasang oleh sebagian warga yang menolak rencana pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GGR) di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Meski Disdukcapil telah meningkatkan mutu pelayanannya, tapi Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD yang diwakili Arina Jumiawati tak pernah lelah mengingatkan peningkatan layanan intansi tersebut ke masyarakat. Lamanya pelayanan dan tempat yang kurang memadai masih menjadi akar keluhan publik.
Kini akta lahir anak saja tidak cukup. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendragri) No 2 tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak(KIA). Anak kini harus dilengkapi juga dengan KIA yang setara dengan E-KTP. Dari jumlah target sasaran KIA 286.952 di Kabupaten Tuban, baru 9.774 yang terselesaikan.
Tepat sore tadi 10 pasang finalis Cung dan Nduk Kabupaten Tuban diarak-arak keliling Kota Tuban. Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata,Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tuban, Suwanto(50) mengatakan, 10 pasang finalis Cung dan Nduk diarak keliling Kota Tuban bertujuan mengenalkan ke masayarakat akan ada pemilihan Cung dan Nduk Tuban.
Pemilihan Cung dan Nduk yang digelar Dinas Priwisata, Budaya,Pemuda dan Olahraga(Disparbudpora) Kabupaten Tuban siap menuju grand final. Dari 96 peserta saat ini sudah terpilih 20 peserta, masing-masing 10 peserta laki-laki dan 10 peserta perempuan.
Untuk mempermudah perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi para pemula, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tuban melaksanakan perekaman di sekolah-sekolah.
Selasa (26/9/2017) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban kembali mendapatkan kiriman blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dari Pemerintah Pusat sebanyak 4.000 blangko.
Sejumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban, Senin (3/4/2017), melakukan penertiban sepanduk dan banner yang dipasang tidak sesuai dengan aturan.
Belum tersedianya blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pemohon yang akan membuat data identitas diri membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tuban harus mencari solusi. Sebab, seperti diketahui bahwa syarat untuk mengurus e-KTP adalah dengan mengisi blangko sebagai persyaratan.
