Tim operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) mengaku sudah mendengar kabar adanya tumpahan minyak di laut utara.
Tumpahan minyak diduga dari pipa bawah laut dikabarkan kembali terjadi di pantai utara, Kabupaten Tuban. Tumpahan minyak tersebut, diperkirakan berada sekitar 1,5 mil dari bibir pantai Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
Setelah PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset IV Field Cepu gagal menemukan potensi minyak pada Sumur Tapen (TPN) 02 di Desa Sendangharjo, Kecamatan Senori, kini berencana lanjut sumur Albatros Putih (ABP) di Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Tiga pengguna Narkoba berhasil diciduk aparat Kepolisian Resort (Polres) Tuban. Ketiganya ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda dengan kepemilikan jumlah barang yang berbeda pula.
Setelah ditetapkan pemboran Sumur Tapen 02 berstatus kering, karena tidak ditemukan indikasi dan cadangan hidrokarbon. Pertamina Eksplorasi Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu tetap menyiapkan proses lelang dan penganggaran perbaikan jalan sekitar Ring I. Setidaknya ada sekitar empat titik yang akan dikerjakan sesuai kesepakatan.
Jumlah total produksi harian Sumur Tapen (TPN) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur hanya 150 barel per hari (BPH). Produksi itu dihasilkan dari Sumur TPN 01 saja.
T Pertamina EP Asset IV Field Cepu rugi jutaan Dolar akibat "gagal" menemukan cadangan minyak di Sumur Tapen (TPN) 02 di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Perpustakaan Umum Tuban menggelar lomba minat dan budaya baca dari semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SLTA.
Aksi pemblokiran akses menuju sumur Gegunung Pertamina (GGNP) dan penghentian pegawai pengeboran oleh warga Tuwiwiyan, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan di jalan Kedungkaloh, Senin (5/9/2016) sudah menemukan titik temu.
Rencana pengambilalihan terminal tipe A Kambang Putih oleh Pemerintah Pusat baru sebatas wacana saja. Sebab, hingga saat ini belum ada langkah atau regulasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pengambilalihan aset milik daerah tersebut.
