Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk menaati larangan berpergian ke luar negeri. Dengan demikian Kemendagri tidak memberikan atau menutup izin untuk kepala daerah yang hendak ke luar negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan Pemenang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19. Pengumuman dilakukan di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (22/06/2020) dengan protokol kesehatan yang ketat, serta dapat disaksikan secara virtual melalui zoom maupun akun Youtube Badan Litbang Kemendagri RI.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian membuka resmi Rakornas Badan Penembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kemendagri, di kampus BPSDM Kalibata Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).
Kabupaten Tuban menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan BOS (SIPBOS) dari Kemendagri.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi mengatakan, sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dibawah kepemimpinan H. Fathul Huda dan H. Noor Nahar Hussein mendapatkan penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) 2018 Kategori Kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.
Mulai pertengahan Oktober 2016 lalu hingga saat ini masyarakat yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban terus mengalami penyusutan.
Pasca keputusan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperpanjang pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hingga pertengahan 2017, membuat antusiasme warga melakukan perekaman e-KTP berkurang.
Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran. Surat Edaran yang ditujukan untuk seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota, itu meminta masyarakat untuk melakukan perekaman data e-KTP sampai dengan batas 30 September 2016.
Nasib keenam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban yang disinyalir masuk daftar pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum jelas.
