Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M telah disepakati Pemerintah dan Komisi VIII dengan rerata sebesar Rp93,4 juta. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp56,04 juta.
Kuota haji Indonesia 1445 H/2024 M sebanyak 221.000, terdiri atas 203.400 jemaah haji reguler dan 17.600 jemaah haji khusus. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 dari Arab Saudi.
Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M dengan rata-rata sebesar Rp105 juta. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan ini disampaikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta.
Kementerian Agama (Kemenag) baru-baru ini membuka lowongan untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat calon pejabat Eselon 2.
Sertifikat halal yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI penting dimiliki para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Tuban. Data terbaru, sudah ada ribuan UMK yang memiliki sertifikat halal tersebut.
Kafilah Kabupaten Tuban untuk ajang Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-30 yang digelar di Kota Pasuruan kembali gagal mewujudkan targetnya. Saat diberangkatkan 29 September 2023 lalu, Kafilah Kabupaten Tuban ditargetkan bisa menjadi juara umum. Namun, kali ini Tuban harus puas berada di posisi ke-8 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mengeluarkan larangan berpolitik di dalam madrasah bagi guru ASN, Sabtu (16/9/2023).
Sebanyak 75 orang calon jemaah haji di Kabupaten Tuban telah mendapatkan pelimpahan porsi. Mereka yang mendapatkan pelimpahan porsi karena beberapa sebab, mulai meninggal, sakit menahun, hingga alasa lain, Senin (4/9/2023).
.jpg)
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas mahasiswanya. Salah satunya yang dilakukan program studi (prodi) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAINU Tuban ini.
Penghayat kepercayaan saat ini memang sudah dapat dicatatkan dalam kolom KTP. Pada 2017, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan empat penghayat kepercayaan, yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim terkait Pasal 61 yang menjelaskan tentang pengisian kolom agama pada KTP.
