Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menggelar pawai karnaval yang berlangsung meriah, Minggu (19/8/2024).
Anggota Komisi I DPRD Tuban, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada proyek pembangunan gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) di RSUD dr. Koesma Tuban, Jumat (16/08/2024).
Dengan pagu hampir 2 milyar rupiah beberapa bangunan di trotoar Jalan RE Martadinata sudah mengalami kerusakan. Hal tersebut menjadikan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban meradang.
Kabupaten Tuban sebagi daerah yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan. Banyakanya profesi nelayan menjadikan kebutuhan alat tangkap ikan sangat tinggi.
Persoalan Jembatan Glendeng penghubung Kabupaten Tuban dan Bojonegoro yang ditutup akibat longsor akhirnya menemui titik terang. Jembatan yang dibangun kisaran tahun 1990-an itu, asetnya sekarang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui juru bicara, Arif Handoyo mengaku telah membuat tanggapan dalam bentuk surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyanyangkan keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sejatinya, apapun rekomendasi yang di produk oleh lembaga yang berwenang maka yang bersangkutan harus menjalankannya.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Tuban tahun 2021 mencapai Rp700 miliar lebih atau setara 32 persen dari total APBD Tuban sebesar Rp 2,4 triliun. Realitas tersebut menjadi keprihatinan bagi Komisi 1 DPRD Tuban.
Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyadari kalau menunggu APBD Tuban, tidak akan mampu untuk membangun Jembatan Glendeng yang kembali ditutup total pada 21 Mei 2022.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk mengembalikan ASN yang didemosi pada 8 Januari 2022 untuk dikembalikan ke jabatan sebelumnya atau yang setara.
