Bertepatan dengan momentum Hari Jadi Tuban (HJT) Ke-727 tahun, ratusan buruh di Kabupaten Tuban dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kamis (12/11/2020).
Tanggapi pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kepala BPJS Kabupaten Tuban mengatakan samapi saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan keputusan Makamah Agung (MA).
Janji Bupati Tuban Fathul Huda menaikkan gaji seluruh pegawai Non PNS di APBD 2019, mendapat perhatian dari Ketua DPRD Miyadi. Di mata politisi PKB tersebut, janji itu sangat mungkin direalisasikan.
Tak kurang dari 849 PNS di lingkungan Pemkab Tuban naik pangkat. SK diserahkan langsung oleh Bupati Fathul Huda bersama Wabup Noor Nahar Hussain di Pendopo Kridho Manunggal Tuban, Jumat (5/4/2019).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah siap mencairkan anggaran untuk kenaikan gaji pokok baru dan kekurangan gaji (rapel) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Senin (1/4). Adapun besaran kenaikan gaji PNS di tahun ini sebesar 5 persen.
Salah satu hasil pertemuan ribuan perangkat desa dengan presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019) lalu, adalah akan dilakukannya penyetaraan gaji perangkat desa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II A. Pemerintah akan melakukan revisi PP Nomer 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahkmad Wahyudi menyatakan, pihaknya beserta anggotanya tengah menanti komitmen dan janji Persiden Joko Widodo yang akan menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A.
Bertempat di Pendopo Krida Manunggal, Bupati Tuban H. Fathul Huda menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada 573 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (29/3/2018).
Anggota DPRD Kabupaten Tuban dipastikan akan menerima kenaikan tunjangan. Hal itu menyusul setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sejak Januari 2017, PT. PLN (Persero) memastikan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) akan dicabut secara bertahap. Sebab, kelompok golongan pengguna ini dinilai tidak berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah.
