Berkas kasus korupsi Kepala Desa (Kades) Talun Kecamatan Montong segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kades Talun, Rujito (Lk, 33) diduga menyelewengkan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 senilai 100 juta.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Mantan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Hadi Tugur, menyayangkan tindakan dosen Unirow yang tertangkap basah sedang berduaan dengan Oknum Kades.
Dosen Unirow dengan Inisial LPS (Pr, 29) dan oknum Kades Kecamatan Widang MJ (Lk, 38) kini telah berstatus tersangka berdasarkan proses hukum yang dilakukan oleh Polres Tuban. Namun kedua oknum itu bisa terlepas dari jeratan hukum jika pelapor mencabut aduannya.
Penggrebekan atas dugaan perzinaan oknum Kades MJ (Lk, 38) yang resmi ditetapkan tersangka tersebut saat ini menerima sanksi moral di tengah masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 2017 mendatang akan menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi tersebut bermuatan sistem informasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Tiga Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tuban tersangkut masalah korupsi. Beragam kasus korupsi yang menjerat ketiga Kepala Desa tersebut.
Ditundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 Tertanggal 16 Agustus, membuat Pemkab harus mencari solusi untuk mengganti dana tersebut demi berjalannya proyek kerja sama yang sudah disepakati.
Kasus Kades Talun, Rujito (33) telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri Tuban. Kasus korupsi penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan Rujito ditahun 2015 telah berhasil menetapkan dirinya sebagai Tersangka atas pengembangan penyidikan oleh Kepolisian.
Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) jalan Basuki Rahmat masih belum bisa diputuskan sepenuhnya. Meski dinilai sudah efektif mengurangi kemacetan saat ujicoba, namun untuk penetapan menjadi jalur satu arah harus ada Peraturan dari Bupati.
