Jabatan Kepala Desa (Kades) Sidorejo, Kecamatan Kenduruan yang dipegang Hadi Kismanto resmi dicopot pasca ditemukannya beberapa tindakan penyimpangan. Hal itu tertuang dalam petikan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/4014/414.106/2017 tertanggal 31 Juli 2017.
Kepala Desa (Kades) Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Tulip Adi Tahar. Berharap jalan poros desa yang belum pernah tersentuh aspal, di Dusun Watukuwo, Desa Maindu tersebut diperhatikan oleh pemerintah.
Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kerek menilai pejabat yang menjadi Camat Kerek memiliki catatan merah dalam kepemimpinan. Sebab itu, hal tersebut menjadi polemik di tengah beberapa pihak terkait.
Kades Talun Kecamatan Montong, Rujito, mengaku mendapatkan diskriminasi atau penyimpangan kasus hukum yang dijalaninya saat ini. Di hadapan Komisi III DPR, Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, terpidana kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menyatakan permasalahannya.
Kasus korupsi yang dilakukan oleh tiga Kepala Desa (Kades) amat sangat menampar Kabupaten Tuban sebagi Bumi Wali. Seperti diketahui, Kades Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Nur Indayanik, Kades/Kecamatan Plumpang, Tumito, dan Kades Talun, Kecamatan Montong, Rujito, harus mendekam di penjara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan.
Tiga Kepala Desa (Kades) yang terjerat kasus korupsi, yaitu Kades Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kades Plumpang, Kecamatan Plumpang dan Kades Talun, Kecamatan Montong, telah menghuni Lapas II B Tuban setelah ditetapkan bersalah oleh Hakim Tipikor.
Tiga Kepala Desa (Kades) di Tuban telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya.
Sejumlah kepala desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Soko menerima wawasan keterbukaan informasi publik, Kamis (30/3/2017).
Pemerintah Kecamatan Bangilan meminta para kepala desa yang baru dilantik beberapa bulan lalu, segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Sebagian warga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangasem, Kecamatan Jenu untuk menggelar musyawarah secara terbuka.
