Bupati Kukuhkan Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban masa bhakti 2016-2020 resmi dikukuhkan oleh Bupati Tuban, Fathul Huda. Pengukuhan bertempat di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Rabu (20/1/2016).
Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban masa bhakti 2016-2020 resmi dikukuhkan oleh Bupati Tuban, Fathul Huda. Pengukuhan bertempat di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Rabu (20/1/2016).
Jajaran anggota satuan Polres Tuban melaksanakan kegiatan simulasi penanganan ancaman teror di Markas Komando (Mako) Polres Tuban, Rabu (20/1/2016) pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tuban.
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban mengaku sudah melakukan kordinasi dengan Kecamatan Merakurak, terkait informasi retaknya beberapa rumah warga yang ada di Dusun Koro, Desa Pongpongan, yang diduga imbas dari ledakan tambang PT Semen Indonesia, Tbk.
Sebanyak 553 sekolah yang dinaungi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, hanya terdapat enam sekolah yang berstatus Negeri, tentunya jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah total sekolah keseluruhan.
Warga Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban digegerkan dengan penemuan mayat di desa setempat. Tepatnya di lahan milik Perhutani Kesatuan Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Simbatan, Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kerek.
Pada awal tahun ini tingkat hunian terbilang rendah, namun hal itu tidak menyurutkan pelaku bisnis perhotelan mejaga eksistensinya.
Rangkaian kegiatan menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0811 Tuban mulai dilakukan. Sertijab dilakukan dari Letkol Kav Rahyanto Edy Yunianto dan digantikan Letkol Inf Sarwo Supriyo.
Seorang pemuda asal Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Lamidin (23) nekat menghabisi nyawa tetangga desanya, Warnadi (30), warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Abdul Wahib, mengatakan kalau Surat Kerja (SK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer atau Kategori 2 (K2) merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Tampaknya kemacetan pelelangan yang terjadi di TPI Bulu ini telah dipelajari oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim. Sebab, sejak tiga bulan pertama pelelangan lancar setelah itu pelelangan telah berhenti sehingga mengakibatkan nelayan enggan untuk melakukan pelelangan di TPI Bulu lagi.