PAW Wakil Ketua DPRD Tuban Diumumkan
Fraksi Partai Demokrat Keadilan Sejahtera Sebut Partai Demokrat Solid
DPRD Kabupaten Tuban mengumumkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Keadilan Sejahtera.
DPRD Kabupaten Tuban mengumumkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Keadilan Sejahtera.
Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Sulasih Noer Mahfudloh membagikan puluhan paket sembako kepada warga terdampak banjir di Desa Sumurgung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Sabtu (30/1/2021).
DPRD Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna pertama di tengah pandemi Covid-19, Selasa (2/6/2020). Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka menyelesaikan pembahasan 8 Raperda yang terdiri dari 4 Raperda Inisiatif DPRD dan 4 Raperda dari Eksekutif.
upati Tuban, Fathul Huda, memberikan responnya atas pertemuan lintas partai dan lintas fraksi yang diselenggarakan beberapa hari lalu di salah satu hotel di Tuban.
Anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban yang mengatasnamakan diri sebagai lintas fraksi menggelar pertemuan di salah satu hotel di Tuban, Minggu (13/8/2017), siang.
Anggota lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar konferensi pers menyikapi perjalanan pemerintahan Huda Noor yang sudah berjalan satu periode lebih.
Fraksi Golkar mempertanyakan keras rencana kenaikan anggaran terhadap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (R-PABD) 2017.
Kegiatan bersama antara Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil IX Fraksi PDIP Abidin Fikri, dalam rangka Promosi Keamanan Pangan berlangsung di Hotel Mahkota Tuban, Selasa (10/5/2016), pukul 10.00 WIB.
Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten telah selesai proses pengerjaannya, dan tinggal menunggu waktu untuk segera bisa ditempati. Namun, meski sudah jadi tetap hasil laporannya harus disampaikan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi Golkar Sejahtera meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa ditunda dahulu pengesahannya. Hal ini disampaikan fraksi dari gabungan Partai Golkar dan PKS tersebut, dalam Sidang Paripurna Penetapan Delapan Raperda Usulan Eksekutif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.